Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SIDANG dugaan korupsi program Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke (HVS) dan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) akan dilanjutkan pekan depan.
"Agenda sidang masih melanjutkan pemeriksaan saksi Adi Wahyono (AW) dan Matheus Joko Santoso (MJS)," kata Hakim Ketua, Pontoh, di akhir persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Adapun Adi Wahyono merupakan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos tahun 2020. Sementara, Matheus Joko merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program Bansos.
Pada kesempatan itu, Hakim Ketua meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dapat menghadirkan para saksi ke ruang sidang."Sedapat mungkin dihadirkan," pintanya.
Namun, JPU menjelaskan bahwa para saksi yang ditahan sulit dihadirkan karena peraturan dari rumah tahanan selama masa pandemi. Jadi para saksi yang ditahan kemungkinan besar tetap akan memberikan kesaksian secara daring pada Senin pekan depan.
Sidang yang digelar di Ruang Kusuma Atmadja 4 itu diwarnai teguran Hakim Ketua ke JPU yang mengajukan pertanyaan tidak fokus pada para terdakwa. Sejumlah pertanyaan JPU lebih sering terkait peran Juliari Batubara selaku Menteri Sosial saat itu.
"Saya ingatkan jaksa untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan terdakwa," kata Hakim Ketua.
Baca Juga: Petinggi Kemensos Akui Terima Brompton
Dalam persidangan yang digelar pada Rabu (3/3/2021) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono, menjelaskan bahwa pengetahuannya tentang adanya uang operasional menteri diperoleh dari informasi yang dibagikan Adi Wahyono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Hartono bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Pepen Nazaruddin, mengaku sering menghadiri rapat bersama Menteri Sosial yang juga dihadiri Adi Wahyono. Menurut pernyataannya di persidangan, Adi Wahyono mengatakan kepada dirinya bahwa ada alokasi untuk operasional menteri.
“Yang saya tahu Adi Wahyono menyampaikan ke saya langsung ada untuk operasional menteri,” kata Hartono.
Saat ini tiga tersangka yang masih disidik adalah Juliari serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos masing-masing Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW). Sementara pemberi suap adalah Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja yang saat ini sudah berstatus terdakwa. (OL-13)
Baca Juga: KPK Perpanjang Penahanan Juliari Batubara
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved