Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PERSONEL kepolisian disiagakan menyusul adanya rencana kedatangan kubu Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3).
Rombongan kader Partai Demokrat kubu Moeldoko diketahui berencana mendatangi Kantor Kemenkum HAM guna menyerahkan AD/ART baru hasil KLB. "Ada pengamanan," ucap Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Azis Andriansyah, Selasa (9/3)?
Azis menyebut pengamanan tersebut tak berbeda saat rombongan kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendatangi Kantor Kemenkumham kemarin. Ia mengatakan ada tiga kompi personel disiagakan guna mengamankan sekaligus mengantisipasi terjadinya bentrokan antarkubu.
Seperti diketahui, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyampaikan surat keberatan dan menyatakan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang adalah ilegal.(OL-13)
Baca Juga: Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Hasil KLB
Baca Juga: Pandangan Moeldoko terhadap SBY
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved