Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSONEL kepolisian disiagakan menyusul adanya rencana kedatangan kubu Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3).
Rombongan kader Partai Demokrat kubu Moeldoko diketahui berencana mendatangi Kantor Kemenkum HAM guna menyerahkan AD/ART baru hasil KLB. "Ada pengamanan," ucap Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Azis Andriansyah, Selasa (9/3)?
Azis menyebut pengamanan tersebut tak berbeda saat rombongan kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendatangi Kantor Kemenkumham kemarin. Ia mengatakan ada tiga kompi personel disiagakan guna mengamankan sekaligus mengantisipasi terjadinya bentrokan antarkubu.
Seperti diketahui, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyampaikan surat keberatan dan menyatakan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang adalah ilegal.(OL-13)
Baca Juga: Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Hasil KLB
Baca Juga: Pandangan Moeldoko terhadap SBY
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved