Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGACARA kondang Hotma Sitompul dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap bansos sembako covid-19.
Nama keduanya muncul karena diduga menerima aliran uang dari fee yang dikutit ke vendor.
Menurut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial, Adi Wahyono, sebesar Rp3 miliar diguanakan untuk membayar jasa pengacara Hotma Sitompul.
Dalam BAP Adi yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pembayaran jasa Hotma hanya salah satu permintaan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
"Setelah menerima uang dari saya dan Matheus Joko Santoso, menteri mengevaluasi penerimaan uang. Kemudian atas arahan menteri, uang-uang tersebut diberikan atau dibayarkan untuk beberapa keperluan," kata JPU KPK Mohamad Nur Azis saat membacakan BAP Adi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3).
Adi menyebut uang ke Hotma diserahkan terkait kasus hukum yang ada di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
"Ada kasus anak yang di Pengadilan Tangerang, atau di mana saya lupa. Itu saya dipanggil Pak Menteri untuk membayar pengacara," jelas Adi.
Selain jasa hukum Hotma, dalam BAP tersebut, Adi menyebut uang fee yang dikumpulkan Rp10 ribu dari tiap vendor digunakan untuk pembayarakan sewa pesawat, kunjungan kerja ke Semarang, maupun ke BPK.
Dalam sidang yang sama, PPK Kemensos lain, yakni Matheus Joko Santoso mengungkap setidaknya Rp14,7 miliar fee dari para vendor diserahkan untuk Juliari. Salah satu penggunaan yang disebut oleh Joko dalam sidang adalah adalah untuk BPK.
"Untuk operasional BPK Rp1 miliar," sebut Joko.
Ia mengaku uang sebanyak Rp1 miliar diminta oleh Adi untuk diserahkan ke seseorang bernama Yonda.
"Di BAP menyebut nama Achsanul Qosasi?" tanya Azis.
"Saya kurang tahu, hanya diminta Pak Adi untuk menemui Pak Yonda. Saya ketemu di Apartemen Pramuka, di koridor," ujarnya.
Dalam BAP Joko yang dibacakan JPU KPK, uang-uang yang dikumpulkan dari fee para vendor antara lain digunakan untuk pembelian 10 buah ponsel ke pimpinan Kemensos senilai Rp140 juta, pembelian tiga unit sepeda Brompton senilai Rp120 juta, maupun membayar artis Cita Citata untuk kegiatan kerja di Labuan Bajo Rp150 juta.
Joko mengakui bahwa ia, Adi, dan staf khusus Juliari bernama Kukuh Ariwibowo pernah diminta untuk mengumpulkan uang Rp35 miliar sesuai permintaan Juliari dari fee para vendor.
Adi dan Joko yang juga berstatus tersangka dalam perkara tersebut dihadirkan sebagai saksi secara virtual untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.
Kedua pengusaha itu diduga menyuap Juliari, Adi, dan pejabat di Kemensos lainnya, yakni Matheus Joko Santoso sebesar Rp3,23 miliar. Suap dari Hary sebesar Rp1,28 miliar, sementara Ardian mencapai Rp1,95 miliar. (OL-8)
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved