Jumat 05 Maret 2021, 17:25 WIB

MAKI Laporkan Dugaan Penyimpangan Pajak Rp1,7 Triliun

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
MAKI Laporkan Dugaan Penyimpangan Pajak Rp1,7 Triliun

Dok. MI
Potret gedung Ditjen Pajak Kemenkeu.

 

KOORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan dugaan penyimpangan penagihan pajak sebesar Rp1,7 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Boyamin mengatakan penyimpangan itu diduga terkait oknum Ditjen Pajak Kemenkeu berinisial APA. Diketahui, Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM telah melakukan pencegahan terhadap dua ASN Ditjen Pajak ke luar negeri, yakni APA dan DR. 

Menurutnya, penyimpangan penagihan pajak sebesar Rp1,7 triliun merupakan tunggakan pembayaran pajak PT Industri Pulp Lestari. Berdasarkan surat Menteri Keuangan SR-383/MK.03/2017, Kantor Ditjen Pajak Pratama Jakarta Pluit diberikan izin melakukan penyanderaan terhadap DS, AT dan WW, selaku komisaris dan direksi perusahaan tersebut.

Baca juga: KPK: Penyidikan Kasus Suap Pajak Berasal dari Laporan Publik

"Bahwa atas dasar surat izin Penyanderaan dari Menkeu tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit telah melakukan Penyanderaan terhadap DS yang dititipkan di Lapas kelas II A Salemba," ungkap Boyamin dalam keterangan resmi, Jumat (5/3).

Boyamin menduga bahwa DS berupaya lolos dari penyanderaan dengan cara membayar Rp15 miliar. Serta, membuat surat pernyataan bahwa telah membayar pajak dengan seluruh harta kekayaan sesuai nilai di SPT pribadi pada 20 Desember 2017.

Baca juga: Menkeu Harus Turun Tangan Atasi Dugaan Suap di Ditjen Pajak

Lebih lanjut, dia menilai tagihan pajak PT Industri Pulp Lestari diduga belum tertagih sepenuhnya dan baru diterbayar Rp15 miliar dari DS. Boyamin pun menduga seluruh proses penyimpangan penagihan pajak sebesar Rp1,7 triliun terkait oknum APA saat menjabat eselon II setingkat direktur pada Ditjen Pajak.

Selain itu, Boyamin menduga tidak ada penyanderaan terhadap AT dan WW yang duduk di kursi direksi PT Industri Pulp Lestari. "Sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi atas peristiwa tersebut," imbuhnya.

Atas laporan tersebut, MAKI meminta KPK mengembangkan penyelidikan dugaan korupsi penyimpangan penagihan pajak. Pasalnya, keberadaan PT Industri Pulp Lestari sudah tidak terlacak. Dia menduga WW selaku mantan direktur utama telah mendirikan perusahaan baru.(OL-11)
 

Baca Juga

MI/ Susanto

SMRC: Mayoritas Publik Ingin Presiden tetap Dipilih Rakyat

👤Ant 🕔Minggu 20 Juni 2021, 17:57 WIB
Survei SMRC itu menunjukkan mayoritas rakyat tidak mendukung gagasan pemilihan presiden oleh MPR seperti di era Orde...
AFP

Wacana Presiden Tiga Periode Rusak Citra Jokowi

👤Ant 🕔Minggu 20 Juni 2021, 16:20 WIB
Viva mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sudah jelas sikapnya yaitu menolak ide atau wacana...
AFP

Relawan Minta Jangan Dorong Jokowi Jabat Presiden Tiga Periode

👤Ant 🕔Minggu 20 Juni 2021, 16:05 WIB
Umbas berharap para pihak yang mengusulkan Jokowi kembali menjabat presiden agar memahami...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Perlindungan Ganda terhadap Virus Korona dan Flu

DALAM perlombaan vaksin, perusahaan AS Novavax terlambat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya