Jumat 05 Maret 2021, 17:25 WIB

MAKI Laporkan Dugaan Penyimpangan Pajak Rp1,7 Triliun

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
MAKI Laporkan Dugaan Penyimpangan Pajak Rp1,7 Triliun

Dok. MI
Potret gedung Ditjen Pajak Kemenkeu.

 

KOORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan dugaan penyimpangan penagihan pajak sebesar Rp1,7 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Boyamin mengatakan penyimpangan itu diduga terkait oknum Ditjen Pajak Kemenkeu berinisial APA. Diketahui, Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM telah melakukan pencegahan terhadap dua ASN Ditjen Pajak ke luar negeri, yakni APA dan DR. 

Menurutnya, penyimpangan penagihan pajak sebesar Rp1,7 triliun merupakan tunggakan pembayaran pajak PT Industri Pulp Lestari. Berdasarkan surat Menteri Keuangan SR-383/MK.03/2017, Kantor Ditjen Pajak Pratama Jakarta Pluit diberikan izin melakukan penyanderaan terhadap DS, AT dan WW, selaku komisaris dan direksi perusahaan tersebut.

Baca juga: KPK: Penyidikan Kasus Suap Pajak Berasal dari Laporan Publik

"Bahwa atas dasar surat izin Penyanderaan dari Menkeu tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit telah melakukan Penyanderaan terhadap DS yang dititipkan di Lapas kelas II A Salemba," ungkap Boyamin dalam keterangan resmi, Jumat (5/3).

Boyamin menduga bahwa DS berupaya lolos dari penyanderaan dengan cara membayar Rp15 miliar. Serta, membuat surat pernyataan bahwa telah membayar pajak dengan seluruh harta kekayaan sesuai nilai di SPT pribadi pada 20 Desember 2017.

Baca juga: Menkeu Harus Turun Tangan Atasi Dugaan Suap di Ditjen Pajak

Lebih lanjut, dia menilai tagihan pajak PT Industri Pulp Lestari diduga belum tertagih sepenuhnya dan baru diterbayar Rp15 miliar dari DS. Boyamin pun menduga seluruh proses penyimpangan penagihan pajak sebesar Rp1,7 triliun terkait oknum APA saat menjabat eselon II setingkat direktur pada Ditjen Pajak.

Selain itu, Boyamin menduga tidak ada penyanderaan terhadap AT dan WW yang duduk di kursi direksi PT Industri Pulp Lestari. "Sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi atas peristiwa tersebut," imbuhnya.

Atas laporan tersebut, MAKI meminta KPK mengembangkan penyelidikan dugaan korupsi penyimpangan penagihan pajak. Pasalnya, keberadaan PT Industri Pulp Lestari sudah tidak terlacak. Dia menduga WW selaku mantan direktur utama telah mendirikan perusahaan baru.(OL-11)
 

Baca Juga

MI/HO

Fahri Bachmid : Pimpinan MA Yang Angkat Tangan soal Korupsi, Sebaiknya Mengundurkan Diri

👤Mediaindonesia 🕔Senin 06 Februari 2023, 18:53 WIB
Fahri Bachmid berpendapat pimpinan MA saat ini harus memiliki 'sense off crisis' dalam menyikapi permasalahan di tubuh...
DOK MI/ROMMY PUJIANTO

Wapres: Konsep Jihad Berorientasi Ofensif Perlu Ditinjau Ulang

👤Emir Chairullah 🕔Senin 06 Februari 2023, 18:25 WIB
Ma’ruf mengakui banyak kalangan yang beranggapan ajaran Islam semuanya tsawabit dan alergi pada...
SETWAPRES

Wapres Minta NU Persiapkan Diri Bersaing di Tingkat Global

👤Emir Chairullah 🕔Senin 06 Februari 2023, 18:15 WIB
Tantangan dunia saat ini tidak hanya peperangan, tetapi juga masalah lain seperti kerusakan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya