Kamis 04 Maret 2021, 15:52 WIB

KPK akan Umumkan Tersangka Kasus Pajak Saat Penahanan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK akan Umumkan Tersangka Kasus Pajak Saat Penahanan

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

 

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan penyidik masih terus bekerja dalam kasus suap pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. KPK belum mengungkap nama-nama tersangka untuk memberi ruang bagi penyidik fokus bekerja.

"Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu. Nanti pada saatnya ada upaya paksa penahanan, kita umumkan tersangkanya. Jadi sekaligus kita lakukan penahanan," kata Alexander di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/3).

Kebijakan pimpinan KPK periode ini memang berbeda dengan sebelumnya. Pada periode sebelumnya, pengumuman tersangka lazim dilakukan sebelum penahanan. Saat ini, pengumuman tersangka dan perkara dilakukan bersamaan dengan penahanan.

Baca juga: KPK Cekal Pejabat Ditjen Pajak Tersangkut Skandal Pajak

KPK juga sudah menerbitkan pelarangan ke luar negeri terhadap para tersangka kasus itu. Pengajuan cegah ke luar negeri itu sudah diajukan ke pihak imigrasi.

"Pada umumnya setiap tersangka yang ditetapkan itu dicekal ke luar negeri. Silakan disimpulkan, saya hanya katakan setiap tersangka itu umumnya kita cekal," ucap Alexander.

Menurut informasi yang dihimpun, pelarangan itu sudah berlaku sejak 8 Februari lalu. Pencekalan itu untuk memudahkan penyidik memeriksa para tersangka agar tak lari ke luar negeri.(OL-5)

Baca Juga

Antara

Densus 88 Tangkap Buronan Terduga Teroris di Sukabumi

👤Antara 🕔Kamis 06 Mei 2021, 22:11 WIB
Terduga teroris YI merupakan warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ditangkap di Desa Cimerang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten...
MI/FURQON

Wamenkum dan HAM: Pemerintah Terbuka Bahas RKUHP

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Mei 2021, 21:30 WIB
Sosialisasi tengah digelar pemerintah ke sejumlah pihak untuk mendapatkan masukan sebelum RUU KUHP dibahas di...
ANTARA

Pemerintah Harus Buka Informasi Pembahasan Revisi KUHP

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Mei 2021, 21:15 WIB
Pemerintah dan DPR diminta menghadirkan kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy) dan melibatkan para pihak yang akan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Citarum Mulai Harum

  Sudah tiga tahun Sungai Citarum dikeroyok. Sampah mulai berkurang, air terlihat lebih bersih.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya