Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan penyidik masih terus bekerja dalam kasus suap pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. KPK belum mengungkap nama-nama tersangka untuk memberi ruang bagi penyidik fokus bekerja.
"Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu. Nanti pada saatnya ada upaya paksa penahanan, kita umumkan tersangkanya. Jadi sekaligus kita lakukan penahanan," kata Alexander di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/3).
Kebijakan pimpinan KPK periode ini memang berbeda dengan sebelumnya. Pada periode sebelumnya, pengumuman tersangka lazim dilakukan sebelum penahanan. Saat ini, pengumuman tersangka dan perkara dilakukan bersamaan dengan penahanan.
Baca juga: KPK Cekal Pejabat Ditjen Pajak Tersangkut Skandal Pajak
KPK juga sudah menerbitkan pelarangan ke luar negeri terhadap para tersangka kasus itu. Pengajuan cegah ke luar negeri itu sudah diajukan ke pihak imigrasi.
"Pada umumnya setiap tersangka yang ditetapkan itu dicekal ke luar negeri. Silakan disimpulkan, saya hanya katakan setiap tersangka itu umumnya kita cekal," ucap Alexander.
Menurut informasi yang dihimpun, pelarangan itu sudah berlaku sejak 8 Februari lalu. Pencekalan itu untuk memudahkan penyidik memeriksa para tersangka agar tak lari ke luar negeri.(OL-5)
KPK bongkar modus 'target setoran' THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya. RSUD hingga Puskesmas dipalak hingga Rp100 juta sejak 2025. Cek kronologinya.
KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka pemerasan Rp610 juta dari 23 dinas untuk bagi-bagi THR Forkopimda.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
KPK resmi menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko terkait kasus pemerasan. Keduanya dijebloskan ke Rutan Merah Putih.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 orang dari total 27 pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Struktur birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang, sehingga menciptakan celah penyimpangan yang kerap berulang.
KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved