Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan penyidik masih terus bekerja dalam kasus suap pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. KPK belum mengungkap nama-nama tersangka untuk memberi ruang bagi penyidik fokus bekerja.
"Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu. Nanti pada saatnya ada upaya paksa penahanan, kita umumkan tersangkanya. Jadi sekaligus kita lakukan penahanan," kata Alexander di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/3).
Kebijakan pimpinan KPK periode ini memang berbeda dengan sebelumnya. Pada periode sebelumnya, pengumuman tersangka lazim dilakukan sebelum penahanan. Saat ini, pengumuman tersangka dan perkara dilakukan bersamaan dengan penahanan.
Baca juga: KPK Cekal Pejabat Ditjen Pajak Tersangkut Skandal Pajak
KPK juga sudah menerbitkan pelarangan ke luar negeri terhadap para tersangka kasus itu. Pengajuan cegah ke luar negeri itu sudah diajukan ke pihak imigrasi.
"Pada umumnya setiap tersangka yang ditetapkan itu dicekal ke luar negeri. Silakan disimpulkan, saya hanya katakan setiap tersangka itu umumnya kita cekal," ucap Alexander.
Menurut informasi yang dihimpun, pelarangan itu sudah berlaku sejak 8 Februari lalu. Pencekalan itu untuk memudahkan penyidik memeriksa para tersangka agar tak lari ke luar negeri.(OL-5)
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Struktur birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang, sehingga menciptakan celah penyimpangan yang kerap berulang.
KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved