KPK Cekal Pejabat Ditjen Pajak Tersangkut Skandal Pajak

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerbitkan pelarangan ke luar negeri (cekal) terhadap para tersangka kasus suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pengajuan cegah ke luar negeri itu sudah diajukan ke pihak imigrasi.

"KPK benar telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (4/3).

Menurut informasi yang dihimpun, pelarangan itu sudah berlaku sejak 8 Februari lalu. Ali Fikri mengatakan pencekalan itu untuk memudahkan penyidik memeriksa para tersangka agar tak lari ke luar negeri.

"Pencegahan ke luar negeri tentu dalam rangka kepentingan proses penyidikan. Agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri," ucap Ali Fikri.

KPK menyatakan masih terus mendalami kasus suap pajak itu. Diduga, kasus itu turut melibatkan pejabat Ditjen Pajak yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan perusahaan.

Pejabat itu diduga menerima suap untuk mengurus wajib pajak perusahaan agar membayar pajak lebih rendah. Nilai suapnya ditaksir mencapai puluhan miliar.

Ali Fikri menyampaikan pihaknya belum bisa menyampaikan detail kasusnya termasuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai kebijakan pimpinan KPK periode ini, tersangka baru akan diumumkan bersamaan dengan penahanan.

"Pada waktunya nanti kami akan sampaikan secara lengkap konstruksi perkara ini termasuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan pasal sangkaannya," kata Ali Fikri. (OL-13)

Baca Juga: Remisi Gayus Bukti Menkumham Tidak Sensitif Pemberantasan ...