Kamis 04 Maret 2021, 15:35 WIB

KPK Cekal Pejabat Ditjen Pajak Tersangkut Skandal Pajak

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Cekal Pejabat Ditjen Pajak Tersangkut Skandal Pajak

MI/Susanto
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerbitkan pelarangan ke luar negeri (cekal) terhadap para tersangka kasus suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pengajuan cegah ke luar negeri itu sudah diajukan ke pihak imigrasi.

"KPK benar telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (4/3).

Menurut informasi yang dihimpun, pelarangan itu sudah berlaku sejak 8 Februari lalu. Ali Fikri mengatakan pencekalan itu untuk memudahkan penyidik memeriksa para tersangka agar tak lari ke luar negeri.

"Pencegahan ke luar negeri tentu dalam rangka kepentingan proses penyidikan. Agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri," ucap Ali Fikri.

KPK menyatakan masih terus mendalami kasus suap pajak itu. Diduga, kasus itu turut melibatkan pejabat Ditjen Pajak yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan perusahaan.

Pejabat itu diduga menerima suap untuk mengurus wajib pajak perusahaan agar membayar pajak lebih rendah. Nilai suapnya ditaksir mencapai puluhan miliar.

Ali Fikri menyampaikan pihaknya belum bisa menyampaikan detail kasusnya termasuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai kebijakan pimpinan KPK periode ini, tersangka baru akan diumumkan bersamaan dengan penahanan.

"Pada waktunya nanti kami akan sampaikan secara lengkap konstruksi perkara ini termasuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan pasal sangkaannya," kata Ali Fikri. (OL-13)

Baca Juga: Remisi Gayus Bukti Menkumham Tidak Sensitif Pemberantasan ...

Baca Juga

Mi/Adam Dwi

Wapres Minta Bangsa Kembali Tumbuhkan Kekuatan Nasional

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:43 WIB
Wapres mengatakan, untuk menghadapi situasi seperti saat ini, bangsa Indonesia perlu menumbuhkan kembali kekuatan nasional yang pernah...
Ilustrasi

Perubahan APBD Lambat, Serapan Anggaran Covid Daerah Rendah

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:06 WIB
Penyerapan belanja pandemi covid di daerah masih rendah karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlambat setelah...
Dok MI

Penyaluran Anggaran Korona Tersendat di Daerah karena Alasan Ini

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 19:15 WIB
Satu kesalahan fatal lainnya yang dilakukan pusat, lanjut dia, adalah tidak mengantisipasi adanya gelombang kedua covid-19 dengan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pembangunan Berkelanjutan demi Keselamatan Bersama

 Sektor keuangan memiliki peran besar dalam mengarahkan perubahan menuju penerapan green economy

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya