Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Sosial Hartono mengakui adanya pengumpulan uang dari para vendor penyedia paket bantuan sembako covid-19 di Jabodetabek oleh mantan Mensos Juliari Batubara. Hartono menyebut ia mendengar kabar tersebut dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Kemensos, Adi Wahyono, yang saat ini berstatus tersangka.
"Pak Adi Wahyono yang ditunjuk sebagai KPA itu menyampaikan kepada kami bahwa ada beberapa vendor yang kemudian mendapatkan untuk operasional," ujar Hartono di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/3).
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhamad Nur Azis lantas mendalami keterangan Hartono.
"Pak Adi cerita menerima fee dari vendor?" tanya Azis.
Baca Juga: KPK Tetapkan Mensos Juliari Tersangka Suap Bansos
Berdasarkan kesaksian Hartono, yang dimaksud Adi saat itu bukanlah fee, melainkan operasional. Awalnya, ia mengakui bahwa operasional yang diterima dari vendor digunakan untuk kegiatan di lingkungan Kemensos.
"Saya tanya (ke Adi). Awalnya kan dia nggak menyampaikan, kemudian dia menyampaikan untuk operasional menteri," ungkap Hartono.
Namun, saat ditanya lebih jauh mengenai besaran jumlah operasional tersebut, Hartono mengaku tidak mengetahuinya. Ia sendiri mengatakan sempat mewanti-wanti Adi soal penerimaan uang operasional tersebut.
Hartono dihadirkan sebagai saksi dalam perkara atas terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Keduanya diduga menyuap Juliari dan dua pejabat di Kemensos sebesar Rp3,23 miliar. Suap dari Hary sebesar Rp1,28 miliar, sementara Ardian mencapai Rp1,95 miliar. (OL-13)
Baca Juga: Mensos Juliari Batubara, Menteri Terpopuler di Media Digital 2020
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Penahanan Tersangka OTT Importasi Barang di DJBC
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved