Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Sosial Hartono mengakui adanya pengumpulan uang dari para vendor penyedia paket bantuan sembako covid-19 di Jabodetabek oleh mantan Mensos Juliari Batubara. Hartono menyebut ia mendengar kabar tersebut dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Kemensos, Adi Wahyono, yang saat ini berstatus tersangka.
"Pak Adi Wahyono yang ditunjuk sebagai KPA itu menyampaikan kepada kami bahwa ada beberapa vendor yang kemudian mendapatkan untuk operasional," ujar Hartono di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/3).
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhamad Nur Azis lantas mendalami keterangan Hartono.
"Pak Adi cerita menerima fee dari vendor?" tanya Azis.
Baca Juga: KPK Tetapkan Mensos Juliari Tersangka Suap Bansos
Berdasarkan kesaksian Hartono, yang dimaksud Adi saat itu bukanlah fee, melainkan operasional. Awalnya, ia mengakui bahwa operasional yang diterima dari vendor digunakan untuk kegiatan di lingkungan Kemensos.
"Saya tanya (ke Adi). Awalnya kan dia nggak menyampaikan, kemudian dia menyampaikan untuk operasional menteri," ungkap Hartono.
Namun, saat ditanya lebih jauh mengenai besaran jumlah operasional tersebut, Hartono mengaku tidak mengetahuinya. Ia sendiri mengatakan sempat mewanti-wanti Adi soal penerimaan uang operasional tersebut.
Hartono dihadirkan sebagai saksi dalam perkara atas terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Keduanya diduga menyuap Juliari dan dua pejabat di Kemensos sebesar Rp3,23 miliar. Suap dari Hary sebesar Rp1,28 miliar, sementara Ardian mencapai Rp1,95 miliar. (OL-13)
Baca Juga: Mensos Juliari Batubara, Menteri Terpopuler di Media Digital 2020
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Hingga saat ini KPK belum mengonfirmasi secara resmi apakah penyegelan kantor PT DNG berkaitan langsung dengan OTT di Madina.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Saut mengatakan saat itu ia langsung menolak permintaan Kejaksaan. Sebab, KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved