Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Sosial Hartono mengakui adanya pengumpulan uang dari para vendor penyedia paket bantuan sembako covid-19 di Jabodetabek oleh mantan Mensos Juliari Batubara. Hartono menyebut ia mendengar kabar tersebut dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Kemensos, Adi Wahyono, yang saat ini berstatus tersangka.
"Pak Adi Wahyono yang ditunjuk sebagai KPA itu menyampaikan kepada kami bahwa ada beberapa vendor yang kemudian mendapatkan untuk operasional," ujar Hartono di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/3).
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhamad Nur Azis lantas mendalami keterangan Hartono.
"Pak Adi cerita menerima fee dari vendor?" tanya Azis.
Baca Juga: KPK Tetapkan Mensos Juliari Tersangka Suap Bansos
Berdasarkan kesaksian Hartono, yang dimaksud Adi saat itu bukanlah fee, melainkan operasional. Awalnya, ia mengakui bahwa operasional yang diterima dari vendor digunakan untuk kegiatan di lingkungan Kemensos.
"Saya tanya (ke Adi). Awalnya kan dia nggak menyampaikan, kemudian dia menyampaikan untuk operasional menteri," ungkap Hartono.
Namun, saat ditanya lebih jauh mengenai besaran jumlah operasional tersebut, Hartono mengaku tidak mengetahuinya. Ia sendiri mengatakan sempat mewanti-wanti Adi soal penerimaan uang operasional tersebut.
Hartono dihadirkan sebagai saksi dalam perkara atas terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Keduanya diduga menyuap Juliari dan dua pejabat di Kemensos sebesar Rp3,23 miliar. Suap dari Hary sebesar Rp1,28 miliar, sementara Ardian mencapai Rp1,95 miliar. (OL-13)
Baca Juga: Mensos Juliari Batubara, Menteri Terpopuler di Media Digital 2020
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
KPK menggiring opini seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved