Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR Misbakhun menanggapi adanya isu dugaan suap yang melibatkan amtenar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengapresiasi lembaga antirasywah tersebut.
"Saya memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang bekerja untuk mengungkap kasus korupsi di Ditjen Pajak (DJP)," tuturnya melalui keterangan tertulis, Rabu (3/2).
Misbakhun bilang, ruang korupsi di lingkungan Ditjen Pajak cukup besar meski telah ada kerja sama dengan KPK sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, banyak pertukaran informasi antara DJP dan KPK dalam menjalankan tugas negara.
Namun nyatanya penyimpangan masih terjadi. Hal itu menurut Misbakhun tidak dapat ditoleransi. "Korupsi tetap korupsi, tidak ada toleransi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Hukum tetap harus ditegakkan," tegasnya.
Dugaan suap itu, kata Misbakhun, dapat dijadikan momentum pembenahan di Kementerian Keuangan, khususnya DJP dan seluruh wajib pajak. Sebab, dalam dugaan ini, praktik korupsi tersebut diduga juga melibatkan pembayar pajak.
Selain itu, adanya dugaan suap di lingkungan Kemenkeu tersebut juga dapat menjadi momentum untuk menilai kembali kinerja Menteri Keuangan. Misbakhun bilang, tanggung jawab seorang menteri dibutuhkan dalam hal ini.
Kendati demikian, dia berharap dugaan suap yang menimpa pegawai Ditjen Pajak tidak menggeneralisir pandangan masyarakat terhadp seluruh pegawai pajak. Sebagai mitra kerja dari Kemenkeu, Misbakhun menilai masih ada ribuan pegawai pajak yang berintegritas dan bekerja secara jujur.
"Jangan sampai dengan adanya satu kasus korupsi ini membuat kita melupakan bahwa masih ada 45.000 orang yang bekerja dengan baik untuk sekto pendapatan negara di APBN kita," imbuhnya.
"Dengan pegawai di sekitar 45 ribu orang dan peranan serta tanggung jawab yang sangat besar, sudah saatnya kita memberi ruang gerak organisasi Ditjen Pajak agar semuanya bisa lebih efektif dalam melakukan kontibusinya kepada negara," sambung Misbakhun.
Dia juga tetap mengapresiasi kinerja amtenar Ditjen Pajak yang masih bekerja keras di tengah pandemi menghimpun penerimaan negara.
Sedangkan berdasarkan jadwal yang diterima oleh awak pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Dirjen Pajak, Irjen Kemenkeu dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu akan melakukan konferensi pers secara daring pukul 13.00 WIB mengenai dugaan suap tersebut. (Mir/OL-09)
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
Terseret isu pajak, Cha Eun-woo menyampaikan pernyataan resmi lewat Instagram. Ia mengakui kelalaian dan menegaskan sikap kooperatif.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan negara.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif.
Manuver DPR tersebut merupakan bagian dari tren global menguatnya otoritarianisme yang menyasar institusi demokrasi.
Pencalonan Adies dipastikan telah melewati mekanisme dan ketentuan yang berlaku di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved