Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR Misbakhun menanggapi adanya isu dugaan suap yang melibatkan amtenar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengapresiasi lembaga antirasywah tersebut.
"Saya memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang bekerja untuk mengungkap kasus korupsi di Ditjen Pajak (DJP)," tuturnya melalui keterangan tertulis, Rabu (3/2).
Misbakhun bilang, ruang korupsi di lingkungan Ditjen Pajak cukup besar meski telah ada kerja sama dengan KPK sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, banyak pertukaran informasi antara DJP dan KPK dalam menjalankan tugas negara.
Namun nyatanya penyimpangan masih terjadi. Hal itu menurut Misbakhun tidak dapat ditoleransi. "Korupsi tetap korupsi, tidak ada toleransi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Hukum tetap harus ditegakkan," tegasnya.
Dugaan suap itu, kata Misbakhun, dapat dijadikan momentum pembenahan di Kementerian Keuangan, khususnya DJP dan seluruh wajib pajak. Sebab, dalam dugaan ini, praktik korupsi tersebut diduga juga melibatkan pembayar pajak.
Selain itu, adanya dugaan suap di lingkungan Kemenkeu tersebut juga dapat menjadi momentum untuk menilai kembali kinerja Menteri Keuangan. Misbakhun bilang, tanggung jawab seorang menteri dibutuhkan dalam hal ini.
Kendati demikian, dia berharap dugaan suap yang menimpa pegawai Ditjen Pajak tidak menggeneralisir pandangan masyarakat terhadp seluruh pegawai pajak. Sebagai mitra kerja dari Kemenkeu, Misbakhun menilai masih ada ribuan pegawai pajak yang berintegritas dan bekerja secara jujur.
"Jangan sampai dengan adanya satu kasus korupsi ini membuat kita melupakan bahwa masih ada 45.000 orang yang bekerja dengan baik untuk sekto pendapatan negara di APBN kita," imbuhnya.
"Dengan pegawai di sekitar 45 ribu orang dan peranan serta tanggung jawab yang sangat besar, sudah saatnya kita memberi ruang gerak organisasi Ditjen Pajak agar semuanya bisa lebih efektif dalam melakukan kontibusinya kepada negara," sambung Misbakhun.
Dia juga tetap mengapresiasi kinerja amtenar Ditjen Pajak yang masih bekerja keras di tengah pandemi menghimpun penerimaan negara.
Sedangkan berdasarkan jadwal yang diterima oleh awak pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Dirjen Pajak, Irjen Kemenkeu dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu akan melakukan konferensi pers secara daring pukul 13.00 WIB mengenai dugaan suap tersebut. (Mir/OL-09)
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved