NEWSTICKER

Pelunasan Biaya Haji Reguler 1447 H Diperpanjang

Pelunasan Biaya Haji Reguler 8 Provinsi masih di Bawah 100%

Ini Sebab Petugas Haji 2026 Dilatih Semi-Militer!

Istitha’ah Kesehatan bukan Menghalangi Jemaah Haji

Ini Alasan Menteri Haji Gus Irfan Manasik Digelar 5 Kali

Dewas KPK Surati Jokowi soal Kekosongan Jabatan Artidjo

Dhika Kusuma Winata

03/3/2021 10:48

Dewas KPK Surati Jokowi soal Kekosongan Jabatan Artidjo — Anggota Dewan Pengawas KPK Harjono.(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyurati Presiden Joko Widodo terkait kekosongan satu jabatan anggota yang ditinggalkan Artidjo Alkostar.

"Sudah dilaporkan (kekosongan satu anggota) ke Presiden. Suratnya sudah dikirim," kata anggota Dewas KPK Harjono saat dikonfirmasi, Rabu (3/3).

Pelaporan kekosongan itu dilakukan sesuai ketentuan dan untuk selanjutnya disiapkan pengganti. Harjono mengatakan sesuai peraturan, mekanisme terkait pengganti Artidjo akan dipilih Presiden. "Menurut saya iya (ditunjuk langsung Presiden)," imbuhnya.

Pengisian kekosongan jabatan di Dewas diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewas KPK. Dalam PP itu, ketua maupun anggota statusnya diberhentikan jika meninggal dunia.

Dewas KPK pun harus melapor kepada Presiden terkait adanya kekosongan jabatan. Kemudian, Presiden akan memilih pengganti antrawaktu untuk mengisi kekosongan jabatan meneruskan masa keanggotaan Dewas saat ini. (Dhk/OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri

Berita Lainnya

Bupati Pati Sudewo Tersangka KPK, Wagub Taj Yasin Beri Pengarahan Khusus terkait Estafet Kepemimpinan
21/1/2026 21:06
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
Tantangan Menjaga Integritas di Tengah Luasnya Kewenangan Pemimpin Daerah
21/1/2026 19:30
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Korupsi Kepala Daerah Berulang, Komisi II DPR Soroti Celah Jual Beli Jabatan
21/1/2026 19:25
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Sebelum Meikarta Dijadikan Rusun, Maruarar Ingin Lahannya Terbebas dari Kasus Hukum
21/1/2026 19:07
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
KPK Periksa Sekda Kabupaten Bekasi untuk Kasus Ade Kunang
21/1/2026 17:50
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK, Dasco : Statusnya Ditentukan Mahkamah Kehormatan Gerindra
21/1/2026 17:32
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tiga Hakim PN Jakpus Dilaporkan ke Bawas MA
20/11/2025 16:56
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Dewas KPK Sebut Johanis Tanak Tak Bisa Bertemu Orang Terkait Perkara
14/10/2025 15:09
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
ICW Soroti Penurunan OTT yang Dilakukan KPK
07/8/2025 21:08
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Dewas Kedepankan Kerja Sama untuk Pelaksanaan Kode Etik KPK
16/12/2024 22:05
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pimpinan dan Dewas KPK Akan Dapat Pembekalan Kode Etik
16/12/2024 20:05
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Pimpinan KPK 2024-2029 Resmi Dilantik, Pengamat: Jangan Tebang Pilih
16/12/2024 18:25
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.

LOAD MORE

Opini

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi
22/1/2026 05:10
Konstitusionalitas Pilkada Langsung
22/1/2026 05:05
Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global
22/1/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved