Selasa 02 Maret 2021, 12:07 WIB

Jazuli Juwaini: Batalkan Perpres Legalisasi Miras

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Jazuli Juwaini: Batalkan Perpres Legalisasi Miras

Ist/DPR
Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini.

 

ANGGOTA Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyerukan agar Peraturan Presiden (Perpres) 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol segera dicabut dari skala industri hingga skala perdagangan eceran dan kaki lima sebagai Daftar Investasi Positif (DPI). 

Mengingat, ungkap Jazuli, kebijakan tersebut sangat menciderai moral yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penegasan tersebut disampaikan Jazuli dalam siaran persnya,Jakarta, Senin (1/3). 

"Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, menghadirkannya dalam kebijakan negara di berbagai sektor. Bukan malah mencederainya atas nama pragmatisme ekonomi. Kami mengingatkan, agar jangan sampai kebijakan negara kehilangan arah," ujar Jazuli.

Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menegaskan, segenap masyarakat khususnya sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Terkait sila pertama, tandasnya, semua agama melarang minuman keras karena mudaratnya jelas dirasakan.

Adapun berkaitan dengan sila kedua, tegas legislator daerah pemilihan Banten II tersebut, tentang minuman keras jelas mengancam sendi-sendi kemanusiaan yang beradab dan bermartabat. Karena, merusak kesehatan fisik, mental, akal dan pikiran generasi bangsa Indonesia. Serta menjadi faktor utama kriminalitas, keonaran sosial, dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).

Di samping pertimbangan moral Pancasila dan UUD 1945, usul Jazuli, pemerintah semestinya menimbang ekses miras yang merusak tatanan sosial dan mengancam generasi bangsa. Maka, Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mendorong aparat keamanan sebagai penanggung jawab kamtibmas. 

"Tugas kita bersama untuk menjaga generasi bangsa dari bahaya miras. Tugas kita bersama membantu aparat untuk menjaga kamtibmas. Mungkin, pemerintah khilaf dan menjadi kewajiban kami di Fraksi PKS untuk mengingatkan agar kebijakan ini dibatalkan," pungkas Anggota BKSAP DPR RI ini. (RO/OL-09)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Teror Mencuat, Perpres RAN PE Mendesak Dijalankan

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 12 April 2021, 10:01 WIB
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan banyak regulasi selama ini  memiliki kelemahan. Seperti Perpes RAN PE secara...
ANTARA

OTK Bakar Heli di Apron Bandara Ilaga Papua

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 12 April 2021, 08:39 WIB
Sebuah helikopter dibakar oleh orang tak dikenal saat parkir di Apron Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Minggu (11/4)...
ANTARA/PRASETIA FAUZANI

DPR akan Dukung Kebijakan untuk Mendapatkan Vaksin

👤Budi Ernanto 🕔Senin 12 April 2021, 05:35 WIB
Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya