Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menerima permohonan gugatan masyarakat Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, terhadap KPU setempat terkait kasus kewarganegaraan bupati terpilih, Orient Riwu Kore. Gugatan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, dengan registrasi perkara Nomor 134/PHP.BUB-XIX/2021, Jumat (26/2).
Permohonan disampaikan oleh warga Sabu Raijua bernama Yanuarse Bawa Lomi mewakili Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (Amapedo) dan dua perorangan yakni Marthen Radja dan Herman Lawe Hiku. "Artinya, permohonan ini akan disidangkan di MK. Tinggal tunggu jawaban dari termohon KPUD Sabu Raijua lalu MK menetapkan tanggal sidang," kata kuasa hukum pemohon, Yafet Yosafat Wilben Rissy.
Menurutnya, pemohon diberikan waktu selama tiga hari untuk memberikan jawaban atas permohonan tersebut. Setelah itu MK menetapkan tanggal sidang. "Ini momentum emas bagi MK untuk membuat terobosan hukum dan membuat keputusan bersejarah bagi Indonesia dan bagi rakyat Sabu Raijua," tambahnya.
Baca juga: Kemendagri Pastikan tidak Melantik Bupati Sabu Raijua Besok
Menurut Yafet, permohonan gugatan ke MK tersebut lantaran kasus dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Orient Riwu Kore tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Bawaslu, KPU, atau Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, satu-satunya jalan ialah MK memecah kebuntuan hukum kasus tesebut tersebut mengunakan fungsinya sebagai positive legislator atau pembuat undang-undang dengan merumuskan norma baru di dalamnya.
MK berwenang melakukan restorasi terhadap pelanggaran konstitusi yang dilakukan bupati terpilih Sabu Raijua tersebut. Seperti diberitakan Media Indonesia sebelumnya, Orient Riwu Kore dinilai melanggar konstitusi karena belakangan diketahui berstatus warga negara Amerika Serikat setelah memenangi Pilkada Sabu Raijua. Ia juga memilik kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) beralamat di Kota Kupang. (OL-14)
Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
Masyarakat Jakarta dapat menjagokan salah satu dari 10 bakal calon gubernur yang telah melalui seleksi ketat PSI.
Berikut doa-doa untuk memperoleh pemimpin yang baik dalam rangka menyambut pemilihan umum.
Sejumlah nama yang sudah masuk bursa calon Wali Kota Bandung ialah Atalia Praratya, M Farhan, Erwin, Siti Muntamah dan Budi Dalton
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved