Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menerima permohonan gugatan masyarakat Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, terhadap KPU setempat terkait kasus kewarganegaraan bupati terpilih, Orient Riwu Kore. Gugatan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, dengan registrasi perkara Nomor 134/PHP.BUB-XIX/2021, Jumat (26/2).
Permohonan disampaikan oleh warga Sabu Raijua bernama Yanuarse Bawa Lomi mewakili Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (Amapedo) dan dua perorangan yakni Marthen Radja dan Herman Lawe Hiku. "Artinya, permohonan ini akan disidangkan di MK. Tinggal tunggu jawaban dari termohon KPUD Sabu Raijua lalu MK menetapkan tanggal sidang," kata kuasa hukum pemohon, Yafet Yosafat Wilben Rissy.
Menurutnya, pemohon diberikan waktu selama tiga hari untuk memberikan jawaban atas permohonan tersebut. Setelah itu MK menetapkan tanggal sidang. "Ini momentum emas bagi MK untuk membuat terobosan hukum dan membuat keputusan bersejarah bagi Indonesia dan bagi rakyat Sabu Raijua," tambahnya.
Baca juga: Kemendagri Pastikan tidak Melantik Bupati Sabu Raijua Besok
Menurut Yafet, permohonan gugatan ke MK tersebut lantaran kasus dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Orient Riwu Kore tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Bawaslu, KPU, atau Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, satu-satunya jalan ialah MK memecah kebuntuan hukum kasus tesebut tersebut mengunakan fungsinya sebagai positive legislator atau pembuat undang-undang dengan merumuskan norma baru di dalamnya.
MK berwenang melakukan restorasi terhadap pelanggaran konstitusi yang dilakukan bupati terpilih Sabu Raijua tersebut. Seperti diberitakan Media Indonesia sebelumnya, Orient Riwu Kore dinilai melanggar konstitusi karena belakangan diketahui berstatus warga negara Amerika Serikat setelah memenangi Pilkada Sabu Raijua. Ia juga memilik kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) beralamat di Kota Kupang. (OL-14)
Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
Masyarakat Jakarta dapat menjagokan salah satu dari 10 bakal calon gubernur yang telah melalui seleksi ketat PSI.
Berikut doa-doa untuk memperoleh pemimpin yang baik dalam rangka menyambut pemilihan umum.
Sejumlah nama yang sudah masuk bursa calon Wali Kota Bandung ialah Atalia Praratya, M Farhan, Erwin, Siti Muntamah dan Budi Dalton
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved