Uang Suap Benur Mengalir ke Perusahaan Edhy Prabowo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil karyawan swasta Ikhwan Amiruddin Kamis (25/2). Dia dipanggil untuk mendalami kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan Ikhwan dimintai keterangan terkait dugaan adanya aliran dana rasuah benur ke beberapa perusahaan. Salah satu perusahaan yang diguyur uang panas itu diduga milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Ikhwan didalami pengetahuannya terkait aliran sejumlah uang ke beberapa pihak diantaranya ke perusahaan yang diduga milik tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Ali melalui keterangan tertulis, Kamis (25/2). 

Ali enggan merinci nama perusahaan Edhy. Dia juga tidak mau menjabarkan uang yang sudah masuk ke rekening Edhy tersebut. Alasannya untuk menjaga kerahasian proses penyidikan. Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii. Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

baca juga: KPK Selidiki Rekening Istri Edhy Prabowo

Edhy dan lima orang lainnya disangkakan pasal penerimaan suap. Mereka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Suharjito dijerat pasal pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-3)