Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik rekening bank serta kartu ATM yang diduga digunakan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk berbelanja barang mewah saat kunjungan ke Amerika Serikat. Rekening atas nama Ainul Faqih yang merupakan staf istri Edhy, Iis Rosita Dewi, itu diduga menampung uang dari eksportir benih loster (benur).
“Penyidik memeriksa Ainul Faqih, staf istri EP (Edhy), dan dikonfi rmasi tentang pengetahuannya mengenai rekening dan kartu ATM yang diduga sebagai penampungan uang yang diduga berasal dari pihak ekspor tir benur lobster. Uang-uang tersebut diduga dipergunakan untuk kepentingan tersangka EP,” kata pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, kemarin.
Ainul juga menjadi salah satu tersangka dalam kasus itu. Sebelumnya, KPK menduga Ainul menampung transfer uang dari pemilik PT Aero Citra Kargo Ahmad Bahtiar. KPK mencatat rekening Ainul setidaknya pernah menerima transfer Rp3,4 miliar pada 5 November 2020 dari Ahmad Bahtiar.
Selain memeriksa staf istri Edhy, penyidik juga memeriksa pihak swasta dari PT Sentosa Bahari Sukses bernama Johan. Ia dicecar soal perizinan pengiriman benih lobster. KPK juga menduga ada setoran ke PT Aero Citra Kargo terkait dengan pengiriman benur.
“Saksi Johan dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait dengan perizinan dan pengirim an benih lobster di KKP dan digali lebih lanjut soal dugaan adanya setoran uang kepada PT ACK (Aero Citra Kargo),” kata Ali.
Sementara itu, Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik, Chandra Astan, yang dipanggil penyidik di hari yang sama tak datang ke KPK. Salah satu elite perusahaan eksportir benur itu mengaku sakit. “Pemeriksaan (Chandra) dijadwalkan ulang, tapi belum ditentukan waktunya,” ujar Ali.
KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus itu, yakni Edhy Prabowo, dua Staf Khusus Menteri KKP, yakni Safri dan Andreau Pribadi Misata, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, dan sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.
KPK menduga Edhy menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu. Senilai US$100 ribu itu diduga dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito pada Mei lalu. Adapun duit Rp3,4 miliar diduga berasal dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero yang ditransfer ke rekening staf istri Edhy.
KPK juga menemukan rekening Ahmad Bahtiar dan seorang lagi pemilik PT Aero, Amri, yang diduga menampung dana Rp9,8 miliar dari perusahaan-perusahaan eksportir. Kedua pemegang PT Aero itu diduga sebagai nominee atau perwakilan pihak Edhy dan seorang bernama Yudi Surya Atmaja. (Dhk/Medcom/P-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved