Jumat 26 Februari 2021, 05:37 WIB

Kasus Suap Perizinan di Kota Cimahi, KPK Selisik Empat Saksi

Cindy Ang | Politik dan Hukum
Kasus Suap Perizinan di Kota Cimahi, KPK Selisik Empat Saksi

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Tersangka Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (23/2/2021).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bidang Cipta Karya Pemerintahan Kota Cimahi, Deni. Dia dipanggil untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AJM (Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (26/2).

KPK juga memanggil Kepala ULP Pemkot Cimahi, Ainul, Mantan Kasatpol PP Pemkot Cimahi, Aris Purnomo dan karyawan PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional, Muhammad Ridwan. Mereka dipanggil untuk kepentingan yang sama.

"Para saksi didalami pengetahuannya terkait berbagai proyek pekerjaan pembangunan di Kota Cimahi yang diduga ada penyisihan keuntungan atas proyek tersebut untuk diberikan pada Tersangka AJM," beber Ali.

Ajay diduga menerima Rp1,661 miliar dari kesepakatan awal Rp3,2 miliar. Pemberian uang terkait izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan RS Umum Kasih Bunda. Pemberian uang sejak 6 Mei 2020. Sedangkan pemberian terakhir pada Jumat, 27 November 2020 sebesar Rp425 juta. Ajay sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

baca juga: Terkait Izin Pembangunan RS KPK Tangkap Wali Kota Cimahi

Sementara itu, Komisaris RS Umum Kasih Bunda Hutama Yonathan sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (OL-3)

Baca Juga

Antara

PKS Ragu Satgas BLBI Mampu Kembalikan Uang Negara

👤Putra Ananda 🕔Selasa 13 April 2021, 17:52 WIB
PKS menilai pembentukan Satgas BLBI sebagai pil penenang publik terhadap terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan...
MI/M Irfan

Dugaan Kebocoran Informasi, KPK Diminta Lakukan Evaluasi Internal

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 13 April 2021, 16:26 WIB
KPK diminta melakukan evaluasi internal terkait dugaan bocornya informasi saat penyidik akan melakukan penggeledahan terkait kasus...
Dok Pribadi

Yenti Garnasih: Kasus BLBI Jangan Semua Diperdatakan

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 13 April 2021, 15:59 WIB
Yenti Garnasih meminta pemerintah untuk memilah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang masih dalam ranah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Salah Kaprah Salurkan Energi

Kenakalan remaja pada masa lalu hingga masa kini masih ada, bahkan semakin meninggi. Itu terjadi karena remaja sering kali mementingkan solidaritas grup.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya