Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SEMPAT melontarkan candaan bahwa dirinya adalah sosok yang pantas menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo, Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Ajay Muhammad Priatna ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pukul 10.30 WIB kemarin.
Kata canda itu dilontarkan Ajay saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional di Cimahi Technopark. Penyidik KPK menyita uang senilai Rp425 juta dan dokumen keuangan rumah sakit sebagai barang bukti dalam penangkapan itu.
Tertangkapnya Ajay Priatna ini menjadikan seluruh Wali Kota Cimahi pernah berurusan dengan KPK terkait kasus korupsi. Dua wali kota sebelumnya merupakan pasangan suami-istri. Itoc Tochija menjabat Wali Kota Cimahi periode 2002-2012, kemudian dilanjutkan istrinya, Atty Suharti Tochija, pada 2012-2017.
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pukul 10.40 WIB, KPK telah menangkap sekitar 10 orang di wilayah Bandung, termasuk Ajay. “Selain Wali Kota Cimahi, turut ditangkap pejabat Pemerintah Kota Cimahi dan beberapa orang unsur swasta. Kasus OTT itu terkait dugaan korupsi izin pembangunan rumah sakit di Cimahi,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Ali, KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap. Komisi antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap terhadap status para pihak terperiksa.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membenarkan pihaknya melakukan OTT terhadap Ajay.
Di tempat terpisah, Sekda Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu dengan tersiarnya kabar tersebut.
Di sisi lain, ruang kerja dan kediaman pribadi Ajay tampak sepi dan kosong. Pihak keamanan di depan gerbang tidak memperkenankan sejumlah orang yang hendak masuk ke halaman rumah itu. “Hingga saat ini saya belum bisa berkomunikasi dengan Ajay. Pihaknya juga belum menerima informasi resmi dari KPK. Saya sudah mencoba komunikasi, tapi beliau (Ajay) sulit dihubungi,” terang Dikdik.
Fakta dan bukti
Pakar hukum Universitas Al- Azhar Jakarta, Suparji Ahmad, mengapresiasi kinerja KPK yang dalam sepekan sudah melakukan OTT terhadap penyelenggara negara. Hal itu, lanjutnya, menunjukkan kinerja positif KPK dapat memenjarakan para pejabat agar tidak korupsi. Meski demikian, OTT harus murni berdasarkan fakta dan bukti yang cukup.
“Kinerja KPK tentu sangat patut diapresiasi. Namun, OTT yang terjadi dalam seminggu jangan menimbulkan kesan seolah-olah mumpung sedang dapat dukungan publik. OTT harus dilakukan bukan karena momentum, tetapi hukum,” cetusnya.
KPK, lanjut Suparji, harus bekerja berlandaskan hukum. Kinerja positif tersebut dapat menjadi upaya mengembalikan kepercayaan publik.
“KPK harus bekerja atas nama hukum dan untuk hukum, serta harus menjaga integritas dan profesionalismenya,” tambahnya.
Suparji juga membenarkan bahwa praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah masih terjadi karena dipengaruhi oleh biaya politik yang mahal.
Menurutnya, meski sudah sejak lama mengantongi kepercayaan publik untuk memberantas korupsi, KPK juga harus memiliki konsep khusus untuk mencegah korupsi karena biaya politik yang mahal khususnya menjelang Pilkada Serentak 2020.
“Salah satunya harus lebih aktif melakukan pencegahan korupsi, dan pengawasan diintensifkan tidak hanya terhadap kepala daerah, tapi juga pejabat lain,” imbuhnya. (DG/X-7)
Dengan menyandang nama Nusantara, lanjut Imas, menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pelayanan kesehatan yang mencakup masyarakat lebih luas tanpa membeda-bedakan
BANYAK penyakit akibat kerja saat ini tetapi belum dilaporkan. Karenanya, RS Umum Pekerja diharapkan menjadi menjalankan pelayanan yang cepat, inklusif, dan profesional.
Seminar dan Workshop Perumahsakitan PERSI Wilayah DKI Jakarta ke-5 & IRSJAM Expo 2025 dibuka Selasa (24/6) di Jakarta.
Di tengah menunggu perkembangan kondisi kesehatan sang suami, Inul pun menebar romantismenya dengan sang suami.
Festival ini mengusung tema "Strategi Pengembangan Layanan Center of Excellence Rumah Sakit Berbasis Kompetensi dengan Pendekatan Lean Management".
RSUD Ki Ageng Brondong ini memenuhi empat layanan dasar RSUD type D yakni Poli anak, Poli penyakit dalam, Poli bedah, dan Poli kandungan, Poli gigi dan medical check up.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved