KPK Dukung Polri Usut Kasus Mafia Tanah

Kronologi OTT Ketua PN Depok: Transaksi Rp850 Juta di Emeralda Golf

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.

KPK: Wakil Ketua PN Depok Diduga Terima Gratifikasi Rp2,5 Miliar dari PT DMV

KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Minta Rp1 Miliar untuk Percepatan Eksekusi Lahan

KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.

Anak Usaha Kemenkeu Cairkan Invois Fiktif Rp850 Juta ke PN Depok

KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.

OTT KPK Depok: 5 Tersangka Termasuk Ketua PN Ditahan Terkait Sengketa Lahan

KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.

OTT KPK di Depok: Rp850 Juta Disita dari Juru Sita Terkait Dugaan Gratifikasi PN

KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.

Bersengketa dengan Jusuf Kalla, GMTD Justru Laporkan Penyerobotan Lahan di Tanjung Bunga ke Polri

MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang. 

Sengketa Lahan JK, DPR: Orang Besar Saja Digituin Apalagi Rakyat Kecil

KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia. 

Kuasa Hukum JK Bongkar Modus Lippo dan Dugaan Libatkan Oknum TNI dalam Eksekusi Lahan

KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare. 

Komisi III DPR Diminta Jernih Melihat Kasus Mafia Tanah di Sumsel

KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban. 

Kepolisian Hingga Kejaksaan Diminta Berani Proses Hukum Mafia Tanah

Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.

Kelola Tanah Negara yang Bersih, BBT Gandeng KPK

Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia