KPK Dukung Polri Usut Kasus Mafia Tanah

Yaqut Cholil Qoumas tak Ditahan KPK

Yaqut dibantu petugas keamanan bergegas meninggalkan Gerung Merah Putih KPK. Dalam kasus ini, KPK tengah sibuk mendalami kerugian keuangan negara.

KPK Fokus Pertajam Kerugian Negara Rasuah Kuota Haji dalam Sepekan

Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rudi Ong Chandra Divonis 2 Tahun 4 Bulan Penjara

Selain pidana badan, Rudy juga diberikan hukuman denda Rp200 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

Yaqut: Saya Bersaksi untuk Gus Alex

Yaqut belum mengetahui informasi yang mau ditanyakan penyidik kepadanya. Eks Menag itu mengaku hanya membawa buku untuk mencatat pertanyaan penyidik.

Legislator NasDem Minta KPK Fokus Sasar Korupsi Kakap, bukan OTT 'Ecek-ecek'

Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.

KPK Kembali Periksa 14 Orang terkait OTT Bupati Pati Sudewo 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.

Bersengketa dengan Jusuf Kalla, GMTD Justru Laporkan Penyerobotan Lahan di Tanjung Bunga ke Polri

MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang. 

Sengketa Lahan JK, DPR: Orang Besar Saja Digituin Apalagi Rakyat Kecil

KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia. 

Kuasa Hukum JK Bongkar Modus Lippo dan Dugaan Libatkan Oknum TNI dalam Eksekusi Lahan

KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare. 

Komisi III DPR Diminta Jernih Melihat Kasus Mafia Tanah di Sumsel

KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban. 

Kepolisian Hingga Kejaksaan Diminta Berani Proses Hukum Mafia Tanah

Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.

Kelola Tanah Negara yang Bersih, BBT Gandeng KPK

Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.

Merawat Persatuan Meneguhkan Adab Ikhtilaf

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia