Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KISRUH di Partai Demokrat yang menggiring isu kudeta, membuat Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni tertarik ikut masuk ke urusan internal Partai Demokrat. Mantan kader Demokrat ini mengaku siap menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum kendati dia sudah memiliki parpol sendiri untuk berlaga di 2024.
"Kalau benar terjadi KLB Partai Demokrat, 'Wanita Emas' Hasnaeni bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat," kata Hasnaeni dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2).
Ia mengaku pernah menjadi kader partai berlambang mercy itu selama 10 tahun. Hasnaeni menyatakan bila Partai Demokrat benar-benar akan menggelar kongres luar biasa (KLB), dan para kader memberi amanah kepadanya, ia mengaku siap maju mencalonkan sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Bukan hanya itu, Hasnaeni juga bakal melakukan perombakan besar-besaran Partai Demokrat, jika dipercaya memimpin partai tersebut. Terutama merubah partai sesuai visi-misi Partai Emas.
"Siap merubah Partai Demokrat menjadi Partai Emas dengan konsep Indonesia Emas," ujar anak politisi almarhum Max Moein.
Ia juga menjanjikan akan menyejahterakan kader dan simpatisan Partai Demokrat, jika terpilih termasuk lapangan kerja.
"Kita akan sejahtera rakyat, kader dan simpatisan Partai Demokrat, menggunakan konsep tujuh manfaat yang dipakai Partai Emas," ungkapnya.
Hasnaeni juga menjanjikan memberi manfaat jaminan masa depan, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan. Kader dan simpatisan Partai Demokrat akan terjamin memiliki lapangan pekerjaan dan terjamin hari tuanya. Lalu mendapat jaminan rumah tinggal, dan jaminan santunan kematian.
Ia juga akan menyatakan secara terbuka di depan publik niatnya mencalonkan diri sebagai ketua umum partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu dalam waktu dekat. Sebelumnya isu kudeta Partai Demokrat menyasar ke sejumlah nama. Di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, eks Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat Nazaruddin, Jhoni Allen Marbun dan Darmizal. Mereka pun membantah. Termasuk Max Sopacua yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Emas ikut disebut melakukan kudeta.
baca juga: Diusir Polisi Saat Bagi Sembako, Partai Emas Klarifikasi
Max dengan tegas membantahnya. Ia tidak lagi berurusan dengan Partai Demokrat. Dan pernyataan itu juga diamini oleh Ketum Partai Emas, Hasnaeni. Bahkan sebelumnya Hasnaeni tidak mau ikut campur ke dalam urusan Max Sopacua dengan Demokrat. Namun kini ia berkata lain, bahkan berambisi menjadi ketua umum bila Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa. (OL-3)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved