Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
KISRUH di Partai Demokrat yang menggiring isu kudeta, membuat Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni tertarik ikut masuk ke urusan internal Partai Demokrat. Mantan kader Demokrat ini mengaku siap menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum kendati dia sudah memiliki parpol sendiri untuk berlaga di 2024.
"Kalau benar terjadi KLB Partai Demokrat, 'Wanita Emas' Hasnaeni bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat," kata Hasnaeni dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2).
Ia mengaku pernah menjadi kader partai berlambang mercy itu selama 10 tahun. Hasnaeni menyatakan bila Partai Demokrat benar-benar akan menggelar kongres luar biasa (KLB), dan para kader memberi amanah kepadanya, ia mengaku siap maju mencalonkan sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Bukan hanya itu, Hasnaeni juga bakal melakukan perombakan besar-besaran Partai Demokrat, jika dipercaya memimpin partai tersebut. Terutama merubah partai sesuai visi-misi Partai Emas.
"Siap merubah Partai Demokrat menjadi Partai Emas dengan konsep Indonesia Emas," ujar anak politisi almarhum Max Moein.
Ia juga menjanjikan akan menyejahterakan kader dan simpatisan Partai Demokrat, jika terpilih termasuk lapangan kerja.
"Kita akan sejahtera rakyat, kader dan simpatisan Partai Demokrat, menggunakan konsep tujuh manfaat yang dipakai Partai Emas," ungkapnya.
Hasnaeni juga menjanjikan memberi manfaat jaminan masa depan, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan. Kader dan simpatisan Partai Demokrat akan terjamin memiliki lapangan pekerjaan dan terjamin hari tuanya. Lalu mendapat jaminan rumah tinggal, dan jaminan santunan kematian.
Ia juga akan menyatakan secara terbuka di depan publik niatnya mencalonkan diri sebagai ketua umum partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu dalam waktu dekat. Sebelumnya isu kudeta Partai Demokrat menyasar ke sejumlah nama. Di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, eks Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat Nazaruddin, Jhoni Allen Marbun dan Darmizal. Mereka pun membantah. Termasuk Max Sopacua yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Emas ikut disebut melakukan kudeta.
baca juga: Diusir Polisi Saat Bagi Sembako, Partai Emas Klarifikasi
Max dengan tegas membantahnya. Ia tidak lagi berurusan dengan Partai Demokrat. Dan pernyataan itu juga diamini oleh Ketum Partai Emas, Hasnaeni. Bahkan sebelumnya Hasnaeni tidak mau ikut campur ke dalam urusan Max Sopacua dengan Demokrat. Namun kini ia berkata lain, bahkan berambisi menjadi ketua umum bila Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa. (OL-3)
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved