Senin 15 Februari 2021, 16:36 WIB

Irjen Pol. Napoleon Dituntut 3 Tahun Penjara

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Irjen Pol. Napoleon Dituntut 3 Tahun Penjara

MI/Susanto
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte

 

MANTAN Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dituntut tiga tahun penjara atas perkara dugaan suap terkait penghapusan nama Joko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO). Pasalnya Napoleon yang tercatat sebagai pejabat negara gagal menjaga integritas.

"Menuntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di rumah tahanan," ucap Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/2).

Menurut dia, Napoleon juga harus membayar denda senilai Rp100 juta subsider enam bulan. Tuntutan ini didasarkan pada dua pertimbangan, hal meringankan dan memberatkan.

Baca juga: Mahfud MD: Keluarga JK Juga Laporkan Pengkritik ke Polisi

Untuk hal yang memberatkan, terdakwa dinilai tidak mendukung pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat kepada instusi penegak hukum.

"Sementara hal yang meringankan, terdakwa kooperatif selama persidangan. Kemudian terdakwa juha baru sekali melakukan tindak pidana," kata dia.

Dengan dua pertimbangan itu, Napoleon dianggap telah melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Napoleon diduga menerima uang S$200 ribu dan US$270 ribu untuk pengurusan red notice dari terdakwa lainnya, yakni pengusaha Tommy Sumardi yang juga rekan Joko Tjandra.

Suap itu diberikan agar Napoleon dan Prasetijo Utomo menghapus nama Joko Tjandra dari DPO yang dicatatkan pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Napoleon memerintahkan penerbitan surat yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi untuk menghapus nama Joko Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM). (OL-4)

Baca Juga

twitter BSN

Golkar Jabar Yakin Elektabilitas Airlangga Mampu Saingi Prabowo 2024

👤RO/Micom 🕔Rabu 01 Desember 2021, 18:46 WIB
Trend kenaikan berdasarkan survei menunjukan peningkatan setiap triwulan. Artinya ada rasa optimistis 2024 akan mampu bersaing dengan...
Antara/Rosa Panggabean.

Presiden Bertemu Johan Budi, Mensesneg: Cuma Silaturahmi

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 01 Desember 2021, 17:01 WIB
Dalam pertemuan itu, ia mengatakan Johan Budi hadir sendiri dan berbicara empat mata dengan kepala...
dok.ist

Mantan Dirut Mengaku Tak Ikut Kelola Dana Asabri

👤Selamat Saragih 🕔Rabu 01 Desember 2021, 16:53 WIB
MANTAN Direktur Utama PT Asabri Adam R. Damiri mengaku menyerahkan pengambilan keputusan terhadap pengelolaan dana perusahaan untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya