Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyindir mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa pemerintah tidak bisa menghalangi orang untuk melaporkan dugaan pidana ke pihak kepolisian atas kritik yang disampaikan. Ia bahkan mencontohkan keluarga JK juga sempat melaporkan Ferdinand Hutahean karena dianggap melakukan fitnah.
Menurut Mahfud, pemerintah tak bisa melarang orang melapor ke polisi. Ia lantas mencontohkan laporan polisi yang dilayangkan keluarga Kalla karena dianggap melakukan fitnah.
"Bahkan juga keluarga Pak JK melapor ke polisi. Siapa itu? Ferdinand Hutahaean dilaporkan ke polisi karena nyebut apa?" ujar Mahfud.
Hal tersebut dikatakannya menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-12, Jusuf Kalla yang mempertanyakan bagaimana caranya agar pengkritik Presiden Jokowi tidak dipanggil polisi.
Baca juga: Mahfud Nilai Pernyataan JK Bikin Masyarakat Bingung
Mahfud kemudian menyebut suasana demokrasi pada zaman pemerintahan Jokowi-JK periode 2014-2019 di mana kritik kepada pemerintah banyak mengalir.
Saat itu, pemerintah harus menghadapi berbagai serangan dari berbagai pihak seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan. “Zaman Pak JK itu, kita masih ingat ada misalnya Saracen, Muslim Cyber Army, ada Piyungan yang hampir setiap hari menyerang pemerintah. Ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi," ungkapnya.
Ia mengklaim bahwa pemerintah bersungguh-sungguh terhadap berbagai kritik yang dilakukan. Pemerintah menyerap masukan untuk kemudian dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil.
“Pernyataan Presiden Joko Widodo kalau pemerintah terbuka terhadap kritik menrupakan suatu yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar,” katanya dalam keterangan persnya, hari ini.
Mahfud juga menilai, pernyataan Kalla tersebut bukan bermaksud setiap kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah akan berujung pelaporan. "Konteksnya pernyataan Pak Jusuf Kalla, itu ingin mengatakan sekarang ini kalau ngritik takut dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak gitu," ujarnya. (OL-4)
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan tidak harus mengikuti standar yang ada di negara lain.
SEKRETRIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
NasDem telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu dilakukan Slank di tengah ketatnya pengawasan dan penerapan UU ITE yang sering kali mengekang kebebasan berpendapat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved