Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) merilis jajak pendapat terkait persepsi korupsi di kalangan pelaku usaha. Hasilnya, mayoritas pelaku usaha yang disurvei berpendapat praktik korupsi di Tanah Air meningkat dalam dua tahun terakhir.
"Persepsi tingkat korupsi cenderung meningkat. Mayoritas pelaku usaha 58,3% menilai terjadi peningkatan korupsi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sekitar 25,2% menilai tidak mengalami perubahan, dan 8,5% menilai menurun," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers daring, Minggu (7/2).
Djayadi mengungkapkan persepsi korupsi tinggi itu seiring dengan toleransi pelaku usaha terhadap praktek suap atau gratifikasi. Sebagian pelaku usaha atau 23,4% responden menganggap wajar memberikan imbalan di luar ketentuan untuk memperlancar proses bisnis sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah.
Hasil survei itu juga mengungkap cukup banyak pelaku usaha yang menilai positif praktik nepotisme. Sekitar 21,1% menganggap nepotisme sebagai tindakan yang normal dan 13,6% menilai sebagai tindakan yang perlu untuk memperlancar urusan bisnis.
"Meskipun lebih banyak yang menilainya negatif, 50.9% menganggap tidak etis dan 10% menilai sebagai kejahatan, namun penilaian positif terhadap nepotisme cukup tinggi," kata Djayadi.
Djayadi melanjutkan persepsi pelaku usaha yang menilai negatif terhadap aparat pemerintah juga masih tergolong tinggi. Terdapat 31,7% yang menilai aparat negara/pemerintah hanya mau bekerja jika diberi hadiah. Kemudian, ada 24,7% yang menilai aparat negara/pemerintah bekerja seenaknya tidak sesuai dengan prosedur resmi.
"Pada umumnya, pelaku usaha menilai positif aparat pemerintah terkait soal integritas namun cukup banyak yang menilai negatif, yakni menilai bahwa aparat negara hanya mau bekerja jika diberi uang. Kemudian penilaian aparat negara bekerja seenaknya tidak sesuai dengan prosedur resmi," katanya.
Survei persepsi korupsi di kalangan pelaku usaha itu digelar pada Desember 2020-Januari 2021. Respondennya 1.000 pemilik usaha atau manajemen perusahaan yang dipilih secara acak menurut wilayah dan skala usaha mulai dari usaha kecil hingga besar. (Dhk/OL-09)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Kabar duka, Michael Bambang Hartono pemilik Grup Djarum meninggal dunia di Singapura pada Kamis (19/3/2026) pukul 13.15. Simak profil dan kontribusinya.
Sandiaga menekankan bahwa tantangan ekonomi saat ini membutuhkan pengusaha muda yang memiliki agility (kelincahan) dan integritas tinggi.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Sepanjang 2025, AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berbisnis, tetapi juga melahirkan puluhan miliarder baru di dunia teknologi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved