Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR memberikan bantuan berupa 2.000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari total bantuan tersebut, rencananya akan dibagi dan disalurkan untuk Kabupaten Banjar, Batola, dan Hulu Sungai Tengah.
"Bantuan ini adalah wujud kepedulian kami dari Komisi III DPR kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir ini. Dan bantuan ini adalah murni bersumber dari sumbangan pimpinan dan para anggota Komisi III DPR. Kami berharap bantuan tersebut bisa membantu meringankan masyarakat yang terpapar banjir," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh saat menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat di Kabupaten Banjar, Kalsel, Kamis (4/2).
Legislator Dapil Kalimantan Selatan I ini berharap, bantuan yang kami berikan ini bisa menarik bantuan-bantuan lain yang akan datang lagi nantinya. Tidak lupa, ia juga memberikan support berupa semangat kepada masyarakat agar bisa menghadapi cobaan ini.
"Yang penting hari ini masyarakat harus tetap semangat dan sehat. Kalau kita sehat, kita masih bisa berdoa bekerja dan ini sejatinya hanya cobaan. Sepanjang kita bisa dianugrahi oleh Allah SWT kesehatan, kita bisa terus berdoa mudah-mudahan kerugian akibat banjir bisa segera tergantikan," imbuh politikus F-PAN ini.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengimbau, agar pemerintah juga harus tetap dalam kondisi standby menyiapkan sarpas dan tata kelola untuk mengatasi banjir dan musibah lainnya, apalagi bencana ini terjadi di masa pandemi seperti ini.
"Padahal musibah pokok ini sebetulnya yang sedang dihadapi pandemi Covid 19, tapi musibah lain datang silih berganti, ada gempa di Sulbar dan beberapa musibah di daerah lainnya. Karena itu dana emergency dan semua hal-hal yang menyangkut kepedulian dan hak-hak sosial rakyat, ini harus menjadi perhatian penuh pemerintah," imbuh legislator Dapil Kalsel ini.
Politikus F-PKS ini menerangkan, saat ini mereka masih membutuhkan dukungan bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Tentu perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai hal ini.
"Saya minta pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memberikan program dukungan baik logistik maupun kesehatan untuk menolong warga Kalsel yang tertimpa musibah. Secara khusus saya minta Kapolda Kalsel agar menerjunkan personelnya guna membantu penanganan banjir ini. Karena Polri adalah mitra kerja Komisi III yang memiliki personel terbesar dan memiliki visi melayani," ucapnya.
Kunjungan Komisi III didampingi langsung oleh Kapolda Irjen. Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum, Kajati Kalsel Rudi Prabowo Aji, dan Dandim 1006 Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto. Hadir pula Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang juga ikut mendampingi kegiatan Komisi III tersebut. (RO/OL-09)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved