Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR memberikan bantuan berupa 2.000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari total bantuan tersebut, rencananya akan dibagi dan disalurkan untuk Kabupaten Banjar, Batola, dan Hulu Sungai Tengah.
"Bantuan ini adalah wujud kepedulian kami dari Komisi III DPR kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir ini. Dan bantuan ini adalah murni bersumber dari sumbangan pimpinan dan para anggota Komisi III DPR. Kami berharap bantuan tersebut bisa membantu meringankan masyarakat yang terpapar banjir," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh saat menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat di Kabupaten Banjar, Kalsel, Kamis (4/2).
Legislator Dapil Kalimantan Selatan I ini berharap, bantuan yang kami berikan ini bisa menarik bantuan-bantuan lain yang akan datang lagi nantinya. Tidak lupa, ia juga memberikan support berupa semangat kepada masyarakat agar bisa menghadapi cobaan ini.
"Yang penting hari ini masyarakat harus tetap semangat dan sehat. Kalau kita sehat, kita masih bisa berdoa bekerja dan ini sejatinya hanya cobaan. Sepanjang kita bisa dianugrahi oleh Allah SWT kesehatan, kita bisa terus berdoa mudah-mudahan kerugian akibat banjir bisa segera tergantikan," imbuh politikus F-PAN ini.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengimbau, agar pemerintah juga harus tetap dalam kondisi standby menyiapkan sarpas dan tata kelola untuk mengatasi banjir dan musibah lainnya, apalagi bencana ini terjadi di masa pandemi seperti ini.
"Padahal musibah pokok ini sebetulnya yang sedang dihadapi pandemi Covid 19, tapi musibah lain datang silih berganti, ada gempa di Sulbar dan beberapa musibah di daerah lainnya. Karena itu dana emergency dan semua hal-hal yang menyangkut kepedulian dan hak-hak sosial rakyat, ini harus menjadi perhatian penuh pemerintah," imbuh legislator Dapil Kalsel ini.
Politikus F-PKS ini menerangkan, saat ini mereka masih membutuhkan dukungan bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Tentu perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai hal ini.
"Saya minta pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memberikan program dukungan baik logistik maupun kesehatan untuk menolong warga Kalsel yang tertimpa musibah. Secara khusus saya minta Kapolda Kalsel agar menerjunkan personelnya guna membantu penanganan banjir ini. Karena Polri adalah mitra kerja Komisi III yang memiliki personel terbesar dan memiliki visi melayani," ucapnya.
Kunjungan Komisi III didampingi langsung oleh Kapolda Irjen. Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum, Kajati Kalsel Rudi Prabowo Aji, dan Dandim 1006 Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto. Hadir pula Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang juga ikut mendampingi kegiatan Komisi III tersebut. (RO/OL-09)
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
DPR minta pemerintah menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Indonesia patut bersyukur atas warisan luhur para pendiri bangsa berupa falsafah dan ideologi negara Pancasila serta politik luar negeri Bebas Aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik.
Eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat semakin meluas dan berdampak pada sejumlah negara Teluk.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved