Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwu Kore ternyata pernah meminta surat pengantar untuk pindah domisili. Merujuk pada KTP Elektronik milik Orient, dirinya memang pernah berdomisili di Jalan Warakas, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Sempat saya tanya Pak kenapa pindah? Lalu dijawab saya sudah tinggal di Melawai," kata Ketua RW 07 Kelurahan Papanggo, Hendri Dunant, di kantornya, Kamis (4/2.
Berdasarkan data yang tercatat, Orient meminta surat pengantar untuk pindah domisili ke kantor RW 07 Papanggo, pada Desember 2019. Saat itu, Hendri masih menjabat sebagai Sekretaris RW 07.
"Sebelumnya saya enggak pernah melihat beliau itu di wilayah sini. Pas datang itu saja saya lihatnya," kata Hendri.
Hendri juga tidak terlalu curiga, pasalnya saat itu memang Orient membawa KTP versi lama. Sementara, warga saat itu sudah beralih ke KTP Elektronik.
"Enggak ada omongan mau pindah, tapi waktu beliau datang kemari itu bawa KTP lama dan ingin membuat e-KTP sekaligus minta pengantar untuk pindah ke Panglima Polim," jelas Hendri.
baca juga: Polisi Diminta Usut Kewarganegaraan Bupati Terpilih Sabu Raijua
Diketahui, alamat pada KTP Elektronik bernama Drs. Orient P Riwu Kore, tercatat berada di Jalan Warakas Gang 22, RT 03/ RW 07, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, warga setempat dan pengurus RW 07 tidak ada yang mengenal Orient. Alamat yang tercatat di KTP juga tidak sesuai dengan wilayahnya.
"Kalau di wilayah kami sendiri, Gang 22 itu bukan RT 03 RW 07, tapi RT 04 dan 05 RW 07, mungkin salah ketik atau gimana ya," pungkas Hendri.(OL-3)
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
ABB di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama Happy Hearts Indonesia (HHI) melalui program “Water for All”.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Pengamat pendidikan Satria Dharma menilai penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia harus ditangani serius
Apa pula yang mesti dilakukan negara, dalam hal ini pengelola LPDP, agar hal itu tak terjadi, supaya penerima beasiswa betul-betul berkontribusi buat Tanah Airnya?
Korban merupakan bagian dari rombongan berjumlah 24 orang yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja.
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan bersama Pomdam Jaya menangkap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Dugaan pelanggaran keimigrasian yang melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL menjadi sorotan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved