Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PENGAMAT kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan publik menunggu implementasi dari program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia mengatakan jargon "Presisi", yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang dibawa oleh Listyo segera menunjukkan hasil.
"Jangan sekadar jargon. Jadi, jangan hanya ganti kapolri, ganti jargon, tapi tidak ada implementasi. Pak Listyo harus menbuktikannya segera. Publik menunggu bukti bukan janji," kata Bambang, kepada Media Indonesia, Rabu (27/1).
Selain itu, Bambang mengatakan janji Listyo yang akan memperkuat pengawasan internal guna mencegah penyalahgunaan wewenang perlu dikebut. Ia mengatakan Listyo harus memastikan pengawasan berjalan dengan ketat dan sesuai prosedur.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan Listyo harus memastikan promosi harus berdasarkan integritas dan kapabilitas untuk menciptakan profesionalisme di tubuh Polri. Ia mengatakan jangan sampai promosi berdasarkan kedekatan dan muncul pungutan liar di internal.
Baca juga : Kapolri Listyo Sanjung Kepemimpinan Idham Aziz
"Ini harus dilakukan untuk menaikkan citra Polri di mata masyarakat," kata Bambang.
Bambang juga mengatakan dalam waktu dekat Listyo harus membangun konsolidasi antar-angkatan di tubuh Polri. Pasalnya, Listyo melangkahi seniornya.
"Pembangunan konsolidasi internal juga harus cepat dilakukan karena beliau melompati sekian generasi," kata Bambang. (OL-7)
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Kapolri memburu aktor intelektual dan pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah daerah
SETARA institue menngomentari instruksi Prabowo soal pengamanan demo. Tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius
Kapolri menegaskan jika demonstrasi melenceng dari aturan, maka aparat berwenang mengambil langkah tegas.
Kapolri menjelaskan, pihaknya melihat aksi unjukrasa yang terjadi beberapa waktu ini, di beberapa wilayah cenderung tidak sesuai dengan aturan.
Kapolri, Panglima TNI dan menteri-menteri terkait diminta untuk melakukan evaluasi dari peristiwa tersebut.
Listyo dianggap gagal mengubah watak represif Polri selama memimpin institusi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved