Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan publik menunggu implementasi dari program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia mengatakan jargon "Presisi", yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang dibawa oleh Listyo segera menunjukkan hasil.
"Jangan sekadar jargon. Jadi, jangan hanya ganti kapolri, ganti jargon, tapi tidak ada implementasi. Pak Listyo harus menbuktikannya segera. Publik menunggu bukti bukan janji," kata Bambang, kepada Media Indonesia, Rabu (27/1).
Selain itu, Bambang mengatakan janji Listyo yang akan memperkuat pengawasan internal guna mencegah penyalahgunaan wewenang perlu dikebut. Ia mengatakan Listyo harus memastikan pengawasan berjalan dengan ketat dan sesuai prosedur.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan Listyo harus memastikan promosi harus berdasarkan integritas dan kapabilitas untuk menciptakan profesionalisme di tubuh Polri. Ia mengatakan jangan sampai promosi berdasarkan kedekatan dan muncul pungutan liar di internal.
Baca juga : Kapolri Listyo Sanjung Kepemimpinan Idham Aziz
"Ini harus dilakukan untuk menaikkan citra Polri di mata masyarakat," kata Bambang.
Bambang juga mengatakan dalam waktu dekat Listyo harus membangun konsolidasi antar-angkatan di tubuh Polri. Pasalnya, Listyo melangkahi seniornya.
"Pembangunan konsolidasi internal juga harus cepat dilakukan karena beliau melompati sekian generasi," kata Bambang. (OL-7)
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan catatan terkait masa jabatan Kapolri yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved