Minggu 24 Januari 2021, 07:22 WIB

KPK Dalami Arahan Juliari ke Ditjen Linjamsos

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Dalami Arahan Juliari ke Ditjen Linjamsos

MI/Susanto
Mantan Menteri Sosial Jualiari Peter Batubara

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Linjamsos Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin, Jumat (22/1). Lembaga Antikorupsi itu mendalami arahan yang diberikan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke Pepen.

"Didalami kembali pengetahuan saksi terkait peran dan tindakan serta arahan aktif dari tersangka JPB (Juliari Peter Batubara) selaku mensos untuk mengatur pihak-pihak yang dipilih selaku rekanan distributor pada pengadaan bansos wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/1).

Pepen sudah tiga kali diperiksa KPK yakni pada 21 Desember 2020, 13 Januari 2021, dan 22 Januari 2021. Dia selalu hadir saat dipanggil.

Baca juga: KPK Duga Penerima Suap Kasus Korupsi Bansos Masih Banyak

Pada pemeriksaan kedua, KPK juga menggeledah rumah Pepen di Bilangan Bekasi.

Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020.

Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.

Para tersangka telah ditahan masing-masing selama 20 hari. Penahanan dilakukan untuk memperdalam penyidikan kasus tersebut.

KPK menduga kongkalikong para tersangka membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako.

Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari.

Penyerahan uang dilakukan pada 5 Desember 2020 dini hari. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Efek Kisruh Demokrat

👤Ant 🕔Senin 08 Maret 2021, 18:20 WIB
Rusdi menyebutkan, Polri terus memantau perkembangan terkini sengkarut yang terjadi di Partai Demokrat...
Antara/Endi Ahmad

Kubu Moeldoko Segera Daftarkan Kepengurusan Hasil KLB

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 08 Maret 2021, 18:02 WIB
Menurut kubu Moeldoko, KLB Demokrat di Deli Serdang sudah sesuai konstitusi. Berikut, dilatarbelakangi keresahan kader bahwa Demokrat...
MI/Susanto

Ini Respons Kemenkumham Soal Aduan AHY

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 08 Maret 2021, 17:50 WIB
Pada Senin (8/3) ini, AHY mengunjungi Kemenkumham untuk menyampaikan aduan dan sejumlah dokumen pendukung terkait tuduhan KLB Demokrat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya