Kamis 14 Januari 2021, 13:15 WIB

KPK Usut Penentuan Vendor Bansos di Jabodetabek

 Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Usut Penentuan Vendor Bansos di Jabodetabek

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Eks Menteri Sosial Juliari P Batubara dengan mengenakan rompi oranye di Gedung KPK, Jakarta.

 

KOMISI  Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut proses penentuan vendor bansos sembako Jabodetabek dalam kasus menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Pendalaman itu diperoleh penyidik ketika memeriksa Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin.

"Didalami pengetahuannya terkait proses dan tahapan dalam penentuan rekanan pelaksana proyek distribusi bansos di wilayah Jabodetabek 2020 pada Kemensos," kata Pelaksnaa Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (14/1).

Pepen diperiksa sebagai saksi pada Rabu (13/1) kemarin. Penyidik juga memeriksa saksi lain yakni Direktur Utama PT Famindo Meta Komunika Ubayt Kurniawan. Dari pemeriksaan terhadap Ubayt, penyidik KPK mengonfirmasi terkait penyusunan kontrak dengan Kemensos dalam proyek bansos itu.

"Dikonfirmasi terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerjasama dengan Kemensos RI dalam melaksanakan distribusi bansos di wilayah Jabodetabek 2020," ujar Ali.

Dalam kasus itu, total ada lima tersangka yakni Juliari, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta dari pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Sejauh ini KPK sudah menyita barang bukti uang sekitar Rp14,5 miliar dan tiga mobil yang diduga dibeli dari hasil pungutan dana bansos. KPK belakangan ini juga terus mendalami perusahaan rekanan Kemensos yang menyediakan paket sembako.

Adapun Juliari diduga menerima Rp17 miliar dari dua tahap pengadaan bansos Jabodetabek. KPK menduga Juliari mendapat potongan Rp10 ribu dari setiap paket sembako dari vendor Kemensos melalui penunjukkan langsung. Duit Rp8,2 miliar diduga diterima terkait penyaluran bansos periode pertama dan Rp8,8 miliar pada penyaluran tahap dua.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun Ardian dan Harry, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. (Dhk/OL-09)

Baca Juga

Antara

Haris Azhar: Berantas Ekstremisme Bukan dengan Menghakimi Ideologi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 27 Januari 2021, 01:23 WIB
Menurutnya, dalam keadaan sulit atau terdesak akibat kondisi ekonomi, seseorang bisa bertindak...
Antara

KPK Selisik Dugaan Aliran Suap PT DI ke Setneg

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 26 Januari 2021, 23:05 WIB
KPK memeriksa Kepala Biro Umum Sekretariat Kemensetneg Piping Supriatna dan mantan Sekretaris Kemensetneg Taufik...
MI/ADAM DWI

Diskriminasi Disebut Untungkan Calon Tunggal Pilkada Balikpapan

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 26 Januari 2021, 22:25 WIB
Tindakan diskriminatif penyelenggara pemilu membuat pemantau pemilu tidak maksimal melakukan sosialisasi kotak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya