Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
TIDAK cukup hanya menyampaikan keinginan agar Jusuf Kalla dan ulama Indonesia mengundang Taliban ke Tanah Air, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani bahkan meminta Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu sekaligus menjadi mediator perundingan pihaknya dengan Taliban.
Ashraf optimistis Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla bisa membantu mengakhiri konfl ik berkepanjangan yang terjadi di negaranya tersebut.
“Kami minta tolong kepada Pak JK agar bicara dengan mereka dan menengahi. Saya juga mengusulkan dan mengingin kan ada satu putaran perundingan berlangsung di Indonesia dan dipimpin Pak JK,” kata Ashraf Ghani ketika bertemu JK di Gulkhana Palace, Kompleks Istana Kepresidenan Afghanis tan, Kabul, Kamis (24/12) malam waktu setempat.
Dalam menanggapi permintaan Ashraf Ghani, JK bersedia menjadi mediator perundingan damai antara kubu pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi di negara tersebut.
“Tentunya untuk perdamaian kita selalu bersedia membantu. Rencananya kita akan mengundang pihak yang berkonflik untuk berdialog di Jakarta. Itu salah satu opsi. Kita mengundang Taliban melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saya juga segera melapor ke Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk koordinasi. Bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari pemerintah RI,” ujar JK.
Ashraf melanjutkan pengalaman JK mendamaikan sejumlah konfl ik di Indonesia dapat juga diterapkan di Afghanistan. Apalagi kini posisi JK sebagai Ketua DMI yang tentu memiliki pengaruh di mata para ulama.
Amanat konstitusi
Pengamat Timur Tengah Muhammad Syauqillah menyatakan kesediaan Indonesia memenuhi permintaan Afghanistan tersebut sesuai dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.
“Setidaknya memperlihatkan upaya Indonesia yang serius. Reputasi Indonesia sangat baik di mata internasional dan dunia Islam,” ujar Syauqillah.
Wakil Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI Abdul Muta’ali pun menyampaikan hal senada. Afghanistan punya sejarah panjang dalam konflik. Menariknya, konflik dengan musuh eksternal bisa diselesaikan dengan baik dan tuntas. Tetapi, justru konfl ik internal sesama faksi di antara mereka hingga hari ini tidak kunjung selesai.
“Kita tahu ada pejabat duta besar dan keluarga KBRI tewas karena konflik internal ini. Bahkan bukan hanya Jusuf Kalla, Presiden Jokowi pun pernah berkunjung ke Afghanistan dan menawarkan Islam Nusantara. Artinya, Indonesia sebagai bangsa cukup disegani dalam rangka mengurai konflik,” papar Muta’ali.
Menurut Muta’ali, kompleksitas Indonesia luar biasa. Bukan hanya Bahasa, tetapi budaya dan agama. Indonesia hingga kini kukuh dengan ujian keanekaragaman. Selain itu, reformasi Indonesia 1998 bisa menjadi bukti kuatnya kebangsaan Indonesia.
Adapun Afghanistan dan beberapa negara di Timur Tengah tidak memiliki ketahanan kebangsaan menghadapi konflik.
“Saya melihat di-invite-nya JK bukan sekadar ketokohannya, melainkan juga karena ketahanan Indonesia secara keseluruhan,” tandas Muta’ali.
Sebelumnya, Rabu (23/12), Dubes RI untuk Afghanistan Arief Rachman mengatakan kedatangan JK ke Kabul sangat dinantikan pihak otoritas Afghanistan untuk dapat memberikan solusi bagi perdamaian di negara tersebut.
“Afghanistan sangat welcome ke Pak JK. Semoga pelibatan ulama juga dapat menghadirkan perdamaian di Afghanistan,” tutur Arief. (Ind/X-3)
SULIT menjadi Indonesia. Bukan lantaran tak punya sumber daya, melainkan karena harapan selalu membuncah melebihi kapasitas institusi yang mengelola.
Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza.
Pakar HI Hikmahanto Juwana menyampaikan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berlaku efektif sejak 21 Maret 2024.
PENGUNDIAN babak kualifikasi Piala Asia U-23 2026 resmi dilakukan. Indonesia harus bersaing di Grup J bersama tim kuat Korea Selatan (Korsel)
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved