Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Marketing PT J Trust Olympindo Multi Finance 2015-2019, Edy Suman Jaya, mengungkap menantu mantan Sekretaris MA Nurhadi, Rezky Herbiyanto, pernah menjaminkan lahan sawitnya kepada Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.
Menurut Edy, peristiwa itu terjadi pada Desember 2016. Perusahaan Hiendra lainnya, PT Multitrans Logistic Indonesia, mengajukan kredit modal kerja ke kantor Edy untuk kepentingan pengembangan usaha.
“Pak Hiendra menjaminkan sejumlah lahan sawit yang kita cek itu atas nama Pak Rezky,” ujar Edy yang dihadirkan sebagai saksi di kasus penerimaan gratifikasi dengan tersangka Nurhadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Adapun nilai yang dicairkan dari pengajuan pinjaman tersebut sebesar Rp10,9 miliar. Sebelum dicairkan, Edy menyebut pihaknya telah menyurvei perusahaan Hiendra dan menggandeng pihak ketiga untuk melakukan appraisal terhadap lahan sawit milik Rezky.
Total seluruh sertifi kat lahan sawit yang berjumlah 20 itu saat ini sudah disita KPK. Sebelum pinjaman dicairkan, Edy mengatakan Hiendra datang ke kantornya untuk menyerahkan sertifikat tersebut.
“Waktu tanda tangan akad kredit, kita tanya Pak Rezky, ‘Pak kenapa sih lahan sawitnya Bapak mau jaminin? Padahal ini debiturnya Pak Hiendra lo. Kalau nanti ada apa-apa ini kita akan sita’. Dia (Rezky) bilang, ‘Oh kita rekanan bisnis Pak, saya ada bisnis bareng, segala macam’,” papar Edy.
Sementara itu, saksi lainnya, Windy Adilla, mantan pegawai marketing perusahaan money changer PT Sly Danamas, mengakui melakukan transfer uang ke rekening Rezky dilakukan atas perintah Yoga Dwi Hartiar, kakak ipar Rezky. Windy juga mengaku kalau Yoga kliennya pada 2016 yang sering melakukan penukaran atau penjualan valas dengan nominal di atas Rp500 juta, sedangkan yang paling kecil ialah Rp100 juta.
“Kalau valas kita ambil ke tempatnya. Kalau rupiah kita kasih transfer dan cash. Kita antar melalui kurir saja, makanya dia jarang datang,” ujar Windy
Windy mengatakan uang yang dibeli atau ditukar Yoga sering diantarkan ke Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, maupun Apartemen Botanica. Selain itu, Windy juga menyebut Yoga pernah mentransfer uang yang telah diterimanya ke Rezky.
Renovasi
Sementara itu, saksi Budi Susanto, kontraktor yang bekerja untuk Nurhadi sejak 2000 untuk membangun maupun renovasi rumah. Untuk renovasi itu diketahui Nurhadi menggelontorkan uang paling sedikit Rp370 juta, sedangkan paling banyak terjadi antara 2017-2018 untuk renovasi rumah di Patal Senayan, sebesar Rp14,5 miliar. Di tahun yang sama, renovasi juga dilakukan terhadap unit Apartmen District 8 senilai Rp3,9 miliar.
Menurut Budi, seluruh biaya pekerjaan diberikan Nurhadi secara tunai, sedangkan Rezky Herbiyoni hanya melakukan pembayaran satu kali.
JPU KPK juga mengonfirmasi ke Budi ihwal biaya perawatan yang digelontorkan Nurhadi untuk vila di Pasir Muncung yang mencapai Rp10 miliar. “Dapat dikatakan dari 2012- 2018 pengeluaran vila Rp10,6 miliar,” ujar Budi. Budi mengatakan proyek pembangunan rumah yang dikerjakan terhadap kliennya, Nurhadi, termasuk kategori mewah. (P-5)
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang 2025 dengan total nilai Rp16,40 miliar.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, adiknya, serta tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus gratifikasi tahun anggaran 2025
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
KPK menggeledah kantor Ditjen Pajak Kemenkeu untuk mengusut dugaan suap perpajakan yang melibatkan pejabat KPP Madya Jakarta Utara.
Terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi menjalani sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor.
Meski menolak seluruh permohonan pemohon, MK mengakui adanya multitafsir atas kedua pasal UU Tipikor tersebut yang menimbulkan ketidakpastian.
MK menegaskan kembali urgensi untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
MK menilai multitafsir tersebut dapat memicu ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved