Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menilai banyaknya operasi tangkap tangan atau pengungkapan kasus korupsi tidak menjadi parameter penanganan korupsi telah berhasil.
Keberhasilan, menurut dia, adalah bagaimana pencegahan bisa dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak ada lagi praktik-praktik korupsi di Tanah Air.
"Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi," ujar Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia secara virtual, Rabu (16/12).
Baca juga: KPK Geledah 10 Lokasi Terkait Bupati Banggai Laut
Upaya tersebut jelas membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Diperlukan adanya orkestrasi kebersamaan Inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang berbagai tindakan korupsi.
Dalam hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu membutuhkan banyak dukungan, baik dari pengawas internal di berbagai institusi pemerintahan maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga diluar pemerintah serta partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah.
Aparat penegak hukum juga memegang posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan.
"Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi," tuturnya.
Jokowi berharap, dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu hingga hilir, pemberantasan korupsi bisa lebih efektif sehingga dapat menimbulkan multiplier efek yang mampu mendukung pemberantasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dan mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. (OL-1)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Peringatan Hakordia 2024 di Kementan kali ini mengusung tema 'Pegawai Kementerian Pertanian Siap Menegakkan Budaya Antikorupsi Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan'
INDONESIA Coruption Watch (ICW) dan Konsorsium Integritas meluncurkan album musik bertajuk Menenun Suara Timur dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Purwokerto, Jawa Tengah, menyerahkan uang rampasan negara senilai Rp4,48 miliar.
Tiga tokoh ternama Setya Novanto, Nyoman Dhamantra, dan Sukiman, terlibat dalam skandal korupsi besar yang merugikan negara.
Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun, seperti uang, barang, atau fasilitas, yang berpotensi mempengaruhi keputusan penerimanya.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) mengukur kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap korupsi melalui dua dimensi: persepsi dan pengalaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved