Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menilai banyaknya operasi tangkap tangan atau pengungkapan kasus korupsi tidak menjadi parameter penanganan korupsi telah berhasil.
Keberhasilan, menurut dia, adalah bagaimana pencegahan bisa dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak ada lagi praktik-praktik korupsi di Tanah Air.
"Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi," ujar Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia secara virtual, Rabu (16/12).
Baca juga: KPK Geledah 10 Lokasi Terkait Bupati Banggai Laut
Upaya tersebut jelas membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Diperlukan adanya orkestrasi kebersamaan Inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang berbagai tindakan korupsi.
Dalam hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu membutuhkan banyak dukungan, baik dari pengawas internal di berbagai institusi pemerintahan maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga diluar pemerintah serta partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah.
Aparat penegak hukum juga memegang posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan.
"Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi," tuturnya.
Jokowi berharap, dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu hingga hilir, pemberantasan korupsi bisa lebih efektif sehingga dapat menimbulkan multiplier efek yang mampu mendukung pemberantasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dan mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. (OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Peringatan Hakordia 2024 di Kementan kali ini mengusung tema 'Pegawai Kementerian Pertanian Siap Menegakkan Budaya Antikorupsi Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan'
INDONESIA Coruption Watch (ICW) dan Konsorsium Integritas meluncurkan album musik bertajuk Menenun Suara Timur dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Purwokerto, Jawa Tengah, menyerahkan uang rampasan negara senilai Rp4,48 miliar.
Tiga tokoh ternama Setya Novanto, Nyoman Dhamantra, dan Sukiman, terlibat dalam skandal korupsi besar yang merugikan negara.
Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun, seperti uang, barang, atau fasilitas, yang berpotensi mempengaruhi keputusan penerimanya.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) mengukur kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap korupsi melalui dua dimensi: persepsi dan pengalaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved