Publik Harus Kawal Kepala Daerah Terpilih

MASYARAKAT diharapkan berperan aktif melakukan pengawasan kinerja kepala daerah yang baru saja terpilih agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Bentuknya, misalnya, dengan mau menjadi pelapor jika melihat adanya praktik korupsi atau penyelewengan di daerahnya. Yang paling banyak praktik korupsi di daerah itu ada tiga sektor, yakni perizinan, pengadaan barang dan jasa, lalu pengisian jabatan publik," ujar peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM Zaenur Rohman ketika dihubungi, kemarin.

Dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu ini, ada 4 pejabat yang ditangkap KPK, 2 di antaranya menteri dan 2 lagi kepala daerah. Masyarakat di 270 daerah yang baru saja menggelar pilkada serentak diminta mengawal kepala daerah terpilih agar terhindar dari kasus korupsi.

Zaenur mengatakan masyarakat sebenarnya sering mendengar praktik korupsi di daerahnya, tetapi sering berakhir dengan keengganan melapor sehingga korupsi terjadi.

"Harus berani lapor jika mencurigai ada tindakan tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa lihat hasil pengadaan barang dan jasanya. Jika hasilnya tidak wajar, masyarakat bisa mengawasi dan melaporkan kepada pihak terkait," ungkapnya.

Ketua Gabungan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa (GPPM) Gibas Resort Cianjur, Asep Irawan, mengatakan pasangan Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin, yang dipastikan memenangi pilkada Cianjur, akan membawa perubahan ke arah lebih baik. Rekam jejak pasangan itu juga terbilang sangat baik.

Namun, Asep mengatakan tetap akan melakukan kontrol sosial untuk mengawal dan memantau program yang dilaksanakan pasangan tersebut.

"Kalau ditemukan ada yang melenceng, kami juga pasti akan mengingatkan," katanya.

Aktivis Jogja Corruption Watch Baharuddin Kamba mengaku pesimistis terhadap agenda pemberantasan korupsi dari paslon pemenang pilkada.

Pasalnya, ia menemukan praktik politik uang masih banyak terjadi dalam proses pilkada di tiga kabupaten di DIY, yaitu Sleman, Gunungkidul, dan Bantul.

''Walau demikian, kami tetap akan terus mengawal agar pemerintahan ke depan bersih dari korupsi," ujarnya. (Sru/BB/AT/X-10)