Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Sumatra Barat Mulyadi kembali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (10/12).
Padahal, penyidik berencana memeriksa Mulyadi pada pukul 09.00 WIB, Kamis (10/12), di gedung Bareskrim Polri. "Tidak hadir dia (Mulyadi)," papar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian, Kamis (10/12).
Bareskrim bakal menjemput paksa dan menangkap Mulyadi usai dirinya mangkir panggilan kedua pemeriksaan. Bahkan, Mulyadi mangkir tanpa keterangan lebih lanjut.
Pasalnya, Andi menegaskan hadir atau tidak hadirnya Mulyadi diperiksa, berkas perkara tetap dilimpahkan ke JPU. "Hadir atau tidak hadir, berkas perkara akan dikirim ke JPU besok," papar Andi, di Jakarta, Kamis (10/12).
Sebelumnya, tim penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa Mulyadi sebagai tersangka, Kamis (10/12). Adapun Mulyadi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. (OL-14)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved