Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan beredarnya surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Menteri BUMN Erick Thohir merupakan pemalsuan. Firli mengatakan sudah memerintahkan jajarannya untuk mengusut surat palsu tersebut.
"Ini jelas palsu dan pemalsuan. Saya tidak pernah menandatangani surat tersebut. Deputi Penindakan sudah saya perintahkan untuk mengungkap pelakunya," kata Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Kamis (10/12).
Baca juga : Ketua KPK Bantah Keluarkan Sprindik terhadap Erick Thohir
Sebelumnya, beredar foto surat yang diduga sprindik untuk kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan alat tes cepat covid-19 melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir.
Dalam surat tertanggal 2 Desember tersebut, nama Ketua KPK Firli Bahuri tercatut. Surat itu juga mencatut perintah kepada empat penyidik KPK yakni Novel Baswedan, Ferdhian Irvandiaz, Marina Febriana, dan Dadi Mulyady.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri juga menyatakan komisi antirasuah tak pernah mengeluarkan sprindik itu. Ia meminta masyarakat tak langsung percaya informasi yang mengatasnamakan KPK jika tidak diinformasikan langsung oleh komisi antirasuah.
"Setelah kami cek, KPK tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Kami mengimbau masyarakat mewaspadai pihak-pihak yang mengatasnamakan KPK," kata Ali Fikri.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
. Kasus pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai jadi yang paling sulit ditangani Dewas KPK
Timnas U-23 Indonesia kembali memetik kemenangan di penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025. Indonesia vs Filipina U23 berakhir dengan skor 1-0.
Erick memastikan bahwa tahapan administrasi untuk naturalisasi sedang berlangsung dan akan segera dilanjutkan ke proses legislatif.
PSSI mempercepat proses sertifikasi pelatih dengan memanfaatkan teknologi digital dan menurunkan biaya pelatihan di tingkat Asosiasi Provinsi (Asprov).
Presiden Prabowo Subianto menunjukan komitmen dan dukungan tanpa henti terhadap kemajuan sepak bola nasional.
Ketiga ajang tersebut tidak hanya mencerminkan semangat kompetisi, tetapi juga menghadirkan kegembiraan dan hiburan yang sesungguhnya bagi rakyat.
Tantangan sesungguhnya justru akan datang saat Garuda Muda menghadapi tim-tim yang lebih kuat seperti Filipina dan Malaysia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved