Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Republik Indonesia Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani meminta kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin virus korona (covid-19). Hal tersebut disampaikan Puan terkait telah tibanya 1,2 juta dosis vaksin covid-19 buatan Sinovac, pada pekan lalu.
Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin tersebut sangat penting dilakukan agar masyarakat memahami manfaatnya dan bersedia divaksin sebagai upaya mencegah penularan covid-19.
Namun demikian, Putri dari Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri itu pun berharap pemberian vaksin tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur, pertimbangan ilmiah, dan hasil uji klinis yang baik.
“Setelah vaksin tiba di Tanah Air, selanjutnya pemerintah harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi manfaat serta keamanan vaksin tersebut supaya masyarakat mau divaksin untuk mencegah penularan wabah covid-19,” kata Puan, Senin (7/12).
Edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin covid-19 dapat dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama, kalangan akademisi, swasta, maupun civil society.
Selanjutnya, politikus dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta itu pun meminta agar distribusi vaksin yang telah diuji klinis di Bandung sejak Agustus 2020, itu dilakukan berdasarkan analisa data yang akurat.
Terkait hal itu, lanjutnya, pemerintah diminta menginformasikan secara jelas mengenai waktu pemberian dan penerima vaksin, serta mekanisme untuk vaksin gratis dan vaksin mandiri.
“Masyarakat yang tidak mampu atau berisiko tinggi harus difasilitasi. Pastikan harga vaksin mandiri terjangkau, karena harga tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat memperoleh vaksin tersebut,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, serta sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.
“Meski sudah ada vaksin, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ini penting untuk kesehatan dan keselamatan diri kita, dan orang-orang di sekitar kita,” pungkas Puan. (S1-25)
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved