Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KETUA Dewan Perwakilan Republik Indonesia Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani meminta kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin virus korona (covid-19). Hal tersebut disampaikan Puan terkait telah tibanya 1,2 juta dosis vaksin covid-19 buatan Sinovac, pada pekan lalu.
Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin tersebut sangat penting dilakukan agar masyarakat memahami manfaatnya dan bersedia divaksin sebagai upaya mencegah penularan covid-19.
Namun demikian, Putri dari Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri itu pun berharap pemberian vaksin tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur, pertimbangan ilmiah, dan hasil uji klinis yang baik.
“Setelah vaksin tiba di Tanah Air, selanjutnya pemerintah harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi manfaat serta keamanan vaksin tersebut supaya masyarakat mau divaksin untuk mencegah penularan wabah covid-19,” kata Puan, Senin (7/12).
Edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin covid-19 dapat dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama, kalangan akademisi, swasta, maupun civil society.
Selanjutnya, politikus dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta itu pun meminta agar distribusi vaksin yang telah diuji klinis di Bandung sejak Agustus 2020, itu dilakukan berdasarkan analisa data yang akurat.
Terkait hal itu, lanjutnya, pemerintah diminta menginformasikan secara jelas mengenai waktu pemberian dan penerima vaksin, serta mekanisme untuk vaksin gratis dan vaksin mandiri.
“Masyarakat yang tidak mampu atau berisiko tinggi harus difasilitasi. Pastikan harga vaksin mandiri terjangkau, karena harga tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat memperoleh vaksin tersebut,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, serta sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.
“Meski sudah ada vaksin, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ini penting untuk kesehatan dan keselamatan diri kita, dan orang-orang di sekitar kita,” pungkas Puan. (S1-25)
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Direktur Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan, yang tewas dalam serangan udara Israel.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved