Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KETUA Dewan Perwakilan Republik Indonesia Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani meminta kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin virus korona (covid-19). Hal tersebut disampaikan Puan terkait telah tibanya 1,2 juta dosis vaksin covid-19 buatan Sinovac, pada pekan lalu.
Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin tersebut sangat penting dilakukan agar masyarakat memahami manfaatnya dan bersedia divaksin sebagai upaya mencegah penularan covid-19.
Namun demikian, Putri dari Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri itu pun berharap pemberian vaksin tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur, pertimbangan ilmiah, dan hasil uji klinis yang baik.
“Setelah vaksin tiba di Tanah Air, selanjutnya pemerintah harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi manfaat serta keamanan vaksin tersebut supaya masyarakat mau divaksin untuk mencegah penularan wabah covid-19,” kata Puan, Senin (7/12).
Edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin covid-19 dapat dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama, kalangan akademisi, swasta, maupun civil society.
Selanjutnya, politikus dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta itu pun meminta agar distribusi vaksin yang telah diuji klinis di Bandung sejak Agustus 2020, itu dilakukan berdasarkan analisa data yang akurat.
Terkait hal itu, lanjutnya, pemerintah diminta menginformasikan secara jelas mengenai waktu pemberian dan penerima vaksin, serta mekanisme untuk vaksin gratis dan vaksin mandiri.
“Masyarakat yang tidak mampu atau berisiko tinggi harus difasilitasi. Pastikan harga vaksin mandiri terjangkau, karena harga tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat memperoleh vaksin tersebut,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, serta sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.
“Meski sudah ada vaksin, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ini penting untuk kesehatan dan keselamatan diri kita, dan orang-orang di sekitar kita,” pungkas Puan. (S1-25)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing.
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved