Kemensos Pastikan Keterbukaan Akses Informasi untuk KPK

KEMENTERIAN Sosial memastikan untuk bekerja sama penuh serta membuka akses informasi yang diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen Kemensos Hartono Laras menjelaskan upaya ini terkait dengan langkah KPK yang diawali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang, salah satunya oknum pejabat di Kementerian Sosial. Di samping itu KPK juga telah menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka, termasuk Menteri Sosial Juliari P Batubara.

"Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya Pemberantasan Korupsi," jelas Hartono kepada wartawan di Kemensos, Jakarta, Minggu (6/12).

Ia mengaku prihatin dan sangat terpukul di tengah upaya Kemensos untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas dan amanah khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi covid-19. Padahal menurutnya seluruh jajaran telah berusaha menyalurkan bansos secara maksimal.

"Hampir 9 bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran, serta mematuhi prinsip akuntabilitas," tambah Hartono.

Ia menerangkan, sejak awal pihaknya telah meminta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dan pengawalan serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan KPK. Hal ini dilakukan untuk mengelola anggaran yang besar.

Baca juga : Presiden: Saya tidak akan Lindungi Menteri Koruptor

Lebih lanjut, Hartono menegaskan akan terus bekerja keras untuk melaksanakan/menyelesaikan program, baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu tahun anggaran 2020 yang akan segera berakhir. Pihaknya sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami mulai bulan Januari 2021.

"Saat ini total anggaran kemensos sebesar Rp134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2% per-6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang kita kawal terus," lanjutnya.

Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 triliun, realisasi juga lebih dari 98%. (P-5)