Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan dirinya tidak akan melindungi menteri-menteri yang terlibat dalam kasus suap. Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
“Saya tidak akan melindungi menteri yang terlibat korupsi,” ujar Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/12).
Sejak awal, ia sudah menekankan kepada seluruh jajarannya untuk tidak bermain-main dengan uang rakyat. Apalagi yang terkait dengan bantuan sosial dalam rangka penanganan covid-19.
“Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jangan korupsi!” tegas Presiden.
Baca juga: Mensos Juliari Serahkan Diri ke KPK
Para pejabat negara, lanjut dia, seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten dan kota, bukan malah menjadi motor penggerak korupsi.
Ia pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada KPK
“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita semua percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional," tuturnya.
Terkait dengan pengganti Menteri Sosial, Jokowi akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.(OL-5)
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Sudewo diperiksa KPK sekitar 6,5 jam sebagai saksi kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.
Budi mengatakan, uang yang disita dari rumah Sultan ini masih dalam proses penghitungan. Duit dan bukti elektronik dipastikan sudah menjadi barang sitaan.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved