Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI memberikan dukungan penuh kepada aparat keamanan TNI/Polri untuk megendalikan situasi keamanan di Papua. Ketua DPR Azis Syamsudin menjelaskan penegakan hukum di Papua harus dilakukan sesuai dengan koridor aturan sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.
"Kami mengharapkan TNI Polri untuk menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku secara objektif dan terukur. Hal ini untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia," ungkap Azis saat menyampaikan keterangan persnya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/12).
Menurut Azis, permasalahan keamanan yang ada di Papua merupakan bagian dari masalah NKRI. Begitu juga dengan kejadian intoleransi kebebasan beragama yang terjadi di Sigi, Sulawsei Tengah. Azis menuturkan DPR memberikan dukungan agar TNI-Polri dapat melakukan pencegahan secara preventif. "Serta menegakkan aturan yang tegas dan terukur," tuturnya.
Selain memberikan dukungan penuh kepada aparat TNI/Polri untuk menuntaskan masalah keamanan kebebasan beragama di Papua dan Sigi, Azis juga berpesan terkait pengamanan pelaksanaan pilkada di sekitar kedua wilayah tersebut. Polri dan TNI dapat bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP melalui Sentra Gakumdu.
"Agar dapat menjaga pesta demokrasi berlangsung objektif dan transparan sehingga akan menimbulkan suatu efek positif bagi masyarakat dan melahirkan pemimpin di daerah 270 titik ini yang dapat bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Istana: Klaim Kemerdekaan Papua Barat Tidak Sah
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Robert J Kardinal Azis menyatakan perkembangan Papua dan Papua Barat, menjelang pilkada memang perlu mendapat atensi khusus.
"Mari kita sama-sama menjaga supaya hal-hal yang terjadi di Papua dan Papua Barat bisa diatasi dengan baik sehingga pilkada berjalan aman. Kebetulan saya baru sampai dari Papua Barat. Masyarakat semua antusias, secara baik dan tertib menerapkan protokol kesehatan," kata Robert.
Diketahui, aksi pembakaran rumah salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sempat terjadi di Boven Digoel. Di sisi lain, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat. Sementara di Sigi, aparat TNI dan Polri terus mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang belum lama ini membunuh satu keluarga. (P-5)
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Satgas TNI Komando Operasi (Koops) Habema berhasil menuntaskan operasi penyelamatan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terisolasi selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved