Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI memberikan dukungan penuh kepada aparat keamanan TNI/Polri untuk megendalikan situasi keamanan di Papua. Ketua DPR Azis Syamsudin menjelaskan penegakan hukum di Papua harus dilakukan sesuai dengan koridor aturan sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.
"Kami mengharapkan TNI Polri untuk menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku secara objektif dan terukur. Hal ini untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia," ungkap Azis saat menyampaikan keterangan persnya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/12).
Menurut Azis, permasalahan keamanan yang ada di Papua merupakan bagian dari masalah NKRI. Begitu juga dengan kejadian intoleransi kebebasan beragama yang terjadi di Sigi, Sulawsei Tengah. Azis menuturkan DPR memberikan dukungan agar TNI-Polri dapat melakukan pencegahan secara preventif. "Serta menegakkan aturan yang tegas dan terukur," tuturnya.
Selain memberikan dukungan penuh kepada aparat TNI/Polri untuk menuntaskan masalah keamanan kebebasan beragama di Papua dan Sigi, Azis juga berpesan terkait pengamanan pelaksanaan pilkada di sekitar kedua wilayah tersebut. Polri dan TNI dapat bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP melalui Sentra Gakumdu.
"Agar dapat menjaga pesta demokrasi berlangsung objektif dan transparan sehingga akan menimbulkan suatu efek positif bagi masyarakat dan melahirkan pemimpin di daerah 270 titik ini yang dapat bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Istana: Klaim Kemerdekaan Papua Barat Tidak Sah
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Robert J Kardinal Azis menyatakan perkembangan Papua dan Papua Barat, menjelang pilkada memang perlu mendapat atensi khusus.
"Mari kita sama-sama menjaga supaya hal-hal yang terjadi di Papua dan Papua Barat bisa diatasi dengan baik sehingga pilkada berjalan aman. Kebetulan saya baru sampai dari Papua Barat. Masyarakat semua antusias, secara baik dan tertib menerapkan protokol kesehatan," kata Robert.
Diketahui, aksi pembakaran rumah salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sempat terjadi di Boven Digoel. Di sisi lain, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat. Sementara di Sigi, aparat TNI dan Polri terus mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang belum lama ini membunuh satu keluarga. (P-5)
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved