Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI memberikan dukungan penuh kepada aparat keamanan TNI/Polri untuk megendalikan situasi keamanan di Papua. Ketua DPR Azis Syamsudin menjelaskan penegakan hukum di Papua harus dilakukan sesuai dengan koridor aturan sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.
"Kami mengharapkan TNI Polri untuk menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku secara objektif dan terukur. Hal ini untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia," ungkap Azis saat menyampaikan keterangan persnya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/12).
Menurut Azis, permasalahan keamanan yang ada di Papua merupakan bagian dari masalah NKRI. Begitu juga dengan kejadian intoleransi kebebasan beragama yang terjadi di Sigi, Sulawsei Tengah. Azis menuturkan DPR memberikan dukungan agar TNI-Polri dapat melakukan pencegahan secara preventif. "Serta menegakkan aturan yang tegas dan terukur," tuturnya.
Selain memberikan dukungan penuh kepada aparat TNI/Polri untuk menuntaskan masalah keamanan kebebasan beragama di Papua dan Sigi, Azis juga berpesan terkait pengamanan pelaksanaan pilkada di sekitar kedua wilayah tersebut. Polri dan TNI dapat bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP melalui Sentra Gakumdu.
"Agar dapat menjaga pesta demokrasi berlangsung objektif dan transparan sehingga akan menimbulkan suatu efek positif bagi masyarakat dan melahirkan pemimpin di daerah 270 titik ini yang dapat bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Istana: Klaim Kemerdekaan Papua Barat Tidak Sah
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Robert J Kardinal Azis menyatakan perkembangan Papua dan Papua Barat, menjelang pilkada memang perlu mendapat atensi khusus.
"Mari kita sama-sama menjaga supaya hal-hal yang terjadi di Papua dan Papua Barat bisa diatasi dengan baik sehingga pilkada berjalan aman. Kebetulan saya baru sampai dari Papua Barat. Masyarakat semua antusias, secara baik dan tertib menerapkan protokol kesehatan," kata Robert.
Diketahui, aksi pembakaran rumah salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sempat terjadi di Boven Digoel. Di sisi lain, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat. Sementara di Sigi, aparat TNI dan Polri terus mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang belum lama ini membunuh satu keluarga. (P-5)
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved