Kamis 03 Desember 2020, 11:00 WIB

Istana: Klaim Kemerdekaan Papua Barat Tidak Sah

Andhika prasetyo | Politik dan Hukum
Istana: Klaim Kemerdekaan Papua Barat Tidak Sah

MI/Susanto
Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM KSP Jaleswari Pramodhawardani

 

Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan klaim pemerintahan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Papua Barat tidak memenuhi kriteria yang sah menurut hukum internasional.

"ULMWP tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent dalam kerangka hukum humaniter internasional, terlebih pemerintahan sementara, sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum Indonesia," ujar Jaleswari kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/12).

Ia menjelaskan hukum internasional dan berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah menekankan, pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang memiliki kendali efektif terhadap suatu wilayah.

Hingga detik ini, lanjut Jaleswari, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas Papua dan Papua Barat adalah Pemerintah Republik Indonesia.

"Hal tersebut bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di yang dilakukan melalui proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah," terangnya.

Oleh karena itu, secara politik, klaim ULMWP dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan dapat ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Baca juga: Polisi Sebut MIT Bertahan Hidup dengan Merampok dan Membunuh

Adapun, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan deklarasi pemerintah oleh ULMWP, jika dilihat dari kaca mata hukum internasional, tidak memiliki dasar.

"Deklarasi ini tidak ada dasarnya sehingga tidak diakui negara-negara lain," kata Hikmahanto.

Beberapa negara di kawasan Pasifik yang kerap menunjukan dukungan terhadap kebebasan Papua pun belum bisa dijadikan tolak ukur karena akan mengganggu hubungan antarnegara.

Kendati demikian, ia menyarankan kepada pemerintah untuk mengabaikan manuver yang tengah dilakukan oleh kelompok tersebut.

"Polri perlu melakukan penegakan hukum mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar," tandasnya. (P-5)

Baca Juga

MI./M.Irfan

Kejagung Periksa Saksi terkiat Kasus Korupsi Mantan Dirut BTN

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 00:45 WIB
MAA diperiksa untuk mengumpulkan bukti soal dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Titanium Property dari BTN Jakarta...
MI/M Irfan

Mendagri Klaim Sudah Ingatkan KPU dan Bawaslu

👤Antara 🕔Selasa 19 Januari 2021, 21:52 WIB
Mendagri menghimbau agar menyudahi mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah jika pemenang sudah hampir ditetapkan oleh...
MI/M IRFAN

Kejagung Periksa Enam Saksi Terkait Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

👤Tri subarkah 🕔Selasa 19 Januari 2021, 20:32 WIB
Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Badan Pengelola Jaminan Sosial...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya