KPK Duga Harun Masiku Enggan Pakai Ponsel Lagi

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo ibarat dua sisi dalam sebuah koin. Ada pihak yang memuji KPK tidak kehilangan taji pemberantasan korupsi setelah mengalami revisi undang-undang.

Namun, ada juga pihak yang mempertanyakan keseriusan KPK dalam menangkap Harun Masiku. Harun diketahui telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 27 Januari 2020. Harun menjadi tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu yang juga menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya menduga Harun sudah tidak lagi menggunakan ponsel. Hal itu disampaikan Nawawi dalam diskusi daring bertajuk KPK OTT Menteri, Bukti Jokowi Perangi Korupsi?, yang dihelat Medcom.id. “Memang ada kesulitankesulitan teknis. Saya sudah beberapa kali memanggil Deputi Penindakan, Direktur Penyidikan, untuk mengevaluasi satgas ini. Saya sudah berulang kali meminta teman-teman itu, kalau memang butuh tim satgas bantuan, dibantu sana, atau penambahan personel, dibantu,” imbuhnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Yenti Garnasih menambahkan, persoalan yang dipaparkan Nawawi sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan. Menurutnya, alat komunikasi bukan satu-satunya celah untuk melacak keberadaan seorang buron.

“Bandar narkoba luar negeri saja bisa (ditangkap). Bisa juga dilihat dari track transaksi perbankannya, dia link-nya sama siapa saja. Dengan adanya era digial, tidak hanya HP, banyak cara,” jelas Yenti.

Yenti juga menyinggung keberhasilan Kejaksaan Agung yang sering kali menangkap buron. Oleh sebab itu, Yenti menyarankan agar KPK bisa belajar dari Kejagung perihal kesuksesannya menangkap buron. Anggota DPR RI Fraksi PKS M Nasir Djamil mengatakan masih memercayai kemampuan KPK mengatasi kendala-kendala teknis dalam menangkap Harun. Ia mengatakan KPK dapat mengajukan dana jika persoalan teknis menjadi kendala di lapangan. (Tri/P-1)