Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis yang diwakili oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan kerja ke Timika, Papua. Kunjungan kerja ini dalam rangka menggelar dialog dengan tokoh masyarakat Papua untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan kehadiran TNI-Polri di tanah Papua untuk memastikan keamanan masyarakat Papua. TNI-Polri lanjut Argo punya tanggung jawab untuk menstabilkan keamanan.
"Keamanan merupakan tanggungjawab bersama. Maka kehadiran TNI Polri di Papua merupakan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas keamanan tersebut," kata Argo dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/11).
Argo mengatakan bila ada permasalahan di Papua yang menyangkut aparat maka perlu dikomunikasikan terlebih dahulu untuk menghindari adanya provokatif dari kelompok separatis. Ia mencontohkan bila ada pejabat TNI-Polri yang berkunjung ke Papua.
“Apabila ada permasalahan keamanan di Papua maka harus dikomunikasikan dengan baik. Misal apabila ada pasukan TNI Polri yg datang ke Papua, maka komunikasi antara masyarakat dan aparat keamanan dapat terjalin dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Argo menerangkan bahwa upaya penegakan hukum diterapkan di Papua. Namun, dalam upaya penegakan hukum ini Polri tetap mengedepankan upaya preventif.
“Pendekatan untuk menangani Papua saat ini adalah pendekatan Penegakan Hukum bukan pendekatan militer. Jadi saya tekankan bahwa saat ini yang dikedepankan adalah penegakan hukum. Namun tetap diawali dengan pendekatan preventif yang dilakukan oleh Polres setempat,” jelasnya. (OL-13)
Baca Juga: Kasus Kerumunan Petamburan, Polisi Berpeluang Panggil Rizieq
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Pemko Padang bersama TNI membangun tiga jembatan pascabencana, termasuk jembatan gantung di Sungai Batang Guo dan dua jembatan armco di Kelurahan Lambung Bukit.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza tidak menjalankan operasi militer.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Polri akui kelemahan dan janji evaluasi peran Brimob di pengamanan sipil usai desakan YLBHI. Hal ini menyusul kasus Bripda MS yang tewaskan siswa di Tual.
Polri serahkan berkas perkara oknum Brimob Bripda MS, tersangka penganiayaan siswa di Tual, ke Kejaksaan. Tersangka resmi dipecat (PTDH) dan terancam 15 tahun penjara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved