Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
POLITIKUS Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, merasa prihatin terkait penangkapan kadernya yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terkait ekspor benih bening lobster (BBL).
"Tentu kami perihatin. Semuanya nanti dari pihak partai ada yang menjelaskan detailnya," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (25/11).
Baca juga: Edhy Prabowo Tersandung Korupsi Ekspor Benih Lobster
Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyebut pihak partai akan menjelaskan secara detail oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Pak Sekjen Pak Muzani yang akan menjelaskan detailnya. Kita tunggu saja ya," ungkapnya.
Sebelumnya, Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap orang nomor satu di KKP, Menteri Edhy Prabowo. Edhy ditangkap bersama jajaran dan keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 01.23 WIB setelah melakukan kunjungan ke Honolulu Amerika Serikat (AS).
Saat ini KPK membutuhkan waktu 1x24 jam untuk menceritakan kronologi dan pengungkapan barang bukti dari Edhy. Ketua KPK, Firli Bahuri meminta waktu untuk jajarannya bekerja.
"Tunggu ya, nanti ada penjelasan resmi KPK. Beri waktu kita bekerja ya," ungkap Firli. (OL-6)
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
Semua orang yang berkasus dengan hukum harus diperlakukan setara, terlebih lagi dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp878,04 miliar.
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved