Selasa 24 November 2020, 12:40 WIB

Komnas HAM Minta Perhatikan Hak Kelompok Rentan di Pilkada

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Komnas HAM Minta Perhatikan Hak Kelompok Rentan di Pilkada

ANTARA
Warga mengikuti simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak di Jawilan, Serang, Banten, Sabtu (21/11).

 

KOMISI Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, tidak memgabaikan hak-hak kelompok khusus dan rentan. Dengan begitu, mereka tetap bisa memberikan hak pilih meskipun di tengah situasi pandemi virus Korona.

"Kelompok rentan harus tetap menjadi perhatian dan mendapatkan fasilitasi serta perlindungan yang memadai, terutama kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi terpapar covid-19," ujar Komisioner Komnas HAM Hariansyah, di Jakarta, Selasa (24/11).

Hariansyah menjelaskan, kelompok khusus merupakan warga yang terpenjara (dalam tahanan/LP) atau mereka yang kebebasannya dibatasi. Adapun kelompok rentan antara lain penyandang disabilitas, kelompok buruh migran, perempuan, orang berusia lanjut, orang sakit yang sedang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit, orang dengan gangguan jiwa, masyarakat adat, dan warga yang tinggal di perbatasan.

Dalam kaitan pilkada pada masa pandemi, imbuh Hariansyah, orang yang dimaksud kelompok rentan juga termasuk mereka yang berusia 50 tahun ke atas serta mereka yang memiliki penyakit penyerta. Kemudian, mereka yang telah terpapar covid-19 dan menjalani proses isolasi di rumah sakit atau tempat-tempat yang dikhususkan untuk itu maupun mereka yang melakukan isolasi mandiri.

"Negara harus memberikan jaminan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan tercantum dalam penjelasan umum mengenai hak sipil dan politik," tegasnya. (P-2)

Baca Juga

Antara

Aktivis Desak Listyo Sigit Tuntaskan Kasus Novel

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 15 Januari 2021, 22:10 WIB
Tim Advokasi Novel Baswedan menilai penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian tidak kunjung menuai...
Antara

ICW Minta Komjak Proses Laporan Jaksa Nakal Kasus Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 15 Januari 2021, 20:20 WIB
Sebelumnya, ICW telah melaporkan tiga orang jaksa penyidik dalam dugaan kasus gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Joko...
ANTARA

Wapres: Pulihkan Pariwista, Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 15 Januari 2021, 19:50 WIB
Data terpadu diperlukan untuk memberikan bantuan produktif kepada UMKM yang tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya