JK: Parpol dan Ormas Islam Sibuk, Umat Cari Pemimpin Alternatif

KETUA Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengklarifikasi pernyataannya di sejumlah media yang menjadi polemik dalam beberapa hari terakhir ini. Dalam Webinar Kebangsaan Pra Munas PKS ke V, Jumat (20/11), JK menyatakan ada kekosongan dalam proses demokrasi prosedural di Tanah Air.

Karena itu, papar dia, mulai ada gejala masyarakat lebih memilih jalur demokrasi jalanan karena ada hambatan dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Ketika diklarifikasi, Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu menjelaskan maksudnya bahwa saat ini terjadi kekosongan dalam kepemimpinan umat Islam untuk menyerap aspirasi sehingga menyebabkan mereka memilih Rizieq Shihab.

“Lihat konteksnya. Saya bicara di webinar PKS (Partai Keadilan Sosial) dengan tema demokrasi. Jadi soal kepemimpinan umat Islam,” tegasnya ketika dihubungi, Minggu (22/11).

Artinya, tambah Kalla, pernyataan soal kekosongan kepemimpinan tersebut tidak ada hubungan dengan isu kepemimpinan di Istana Presiden. Dirinya justru mengkritisi ketidakhadiran partai politik dan ormas Islam dalam mengurus masalah publik secara politik.

"Sebenarnya saya lebih mengkritisi parpol dan ormas Islam yang sibuk dengan urusan masing-masing dan menyebabkan masyarakat mencari pemimpin alternatif,” ujarnya.

Sumber yang dekat dengan Jusuf Kalla menambahkan, sebenarnya kritik tersebut diarahkan ke para pemimpin di Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan ormas Islam lain yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Termasuk juga, tambahnya, pimpinan parpol Islam yang dinilai sibuk mengurus kekuasaan ketimbang mengurus umat Islam.

"Mereka tidak merawat umat yang butuh pengayom yang kharismatik. Muncullah Rizieq Shihab dengan gayanya yang meledak-ledak menyuarakan amar ma’ruf nahi munkar. Sebagian besar umat suka dengan gaya tersebut,” ungkapnya.

Dalam webinar yang diselenggarakan akhir pekan lalu, Kalla menyebut sejumlah alasan persoalan kepulangan Rizieq menjadi polemik berkepanjangan yang menyebabkan polisi dan tentara turun tangan seperti layaknya negara sedang mengalami goncangan. Menurut Kalla, berbagai persoalan tersebut penting untuk dievaluasi dan dipelajari, khususnya bagi partai-partai Islam.

"Jika tidak dievaluasi dan dipelajari, akan menimbulkan masalah baru dalam sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Jangan sampai kita kembali lagi ke demokrasi jalanan. Ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilih tidak memperhatikan aspirasi seperti itu," jelasnya. (OL-14)