Kapolri Ingatkan Netralitas di Pilkada

KAPOLRI Jenderal Idham Azis memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk tetap bersikap netral selama penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hari pemungutan suara 9 Desember mendatang yang semakin dekat masih membuka peluang pelanggaran netralitas.

Kapolri juga meminta agar mereka mempersiapkan personelnya untuk dapat melakukan pengamanan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang berlangsung lima tahunan itu dengan profesional.

"Kapolri menekankan kepada para kapolda untuk memastikan seluruh anggota untuk menjaga netralitas Polri dalam pilkada serentak," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Awi Setiyono yang menyampaikan pesan Kapolri, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Kapolri juga memerintahkan seluruh jajaran Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) untuk mempersiapkan pengamanan menjelang libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

"Bagaimanapun dalam situasi pandemi covid-19 ini, tentunya kegiatan keagamaan teman-teman kita yang beragama Nasrani merayakan Natal dan perayaan malam Tahun Baru, tentunya ini juga harus menjadi prioritas pengamanan Polri sehingga kehadiran Polri betul-betul dirasakan masyarakat," papar Awi.

Selain itu, para kapolda juga diharapkan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan empati dan simpati masyarakat serta menggelar operasi kegiatan pelayanan di masa pandemi saat ini.

"Dalam masa pandemi tentunya kegiatan-kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat, bansos, memberikan masker, hand sanitizer, dan lain-lain sangat membantu sekali terhadap pencegahan maupun pemutusan penyebaran rantai covid-19," papar Awi.

Di kesempatan terpisah, kemarin, TNI menggelar apel siaga menghadapi Pilkada serentak 2020 dan antisipasi banjir di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Apel siaga tersebut dihadiri ribuan anggota TNI.

Pelanggaran ASN

Ketidaknetralan dalam pilkada ataupun pemilu hingga kini banyak dilakukan aparatur sipil negara (ASN). Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh mencetuskan perlu merumuskan satu solusi agar pelanggaran netralitas ASN tidak terulang dan tidak menimbulkan kegaduhan dalam pilkada atau pemilu.

"Meskipun presentasenya sedikit sekali, yakni dari 4,2 juta ASN yang tidak netral itu tidak banyak. Jumlahnya di bawah 1.000, tapi sangat noise. Menimbulkan image seolah-olah ASN itu banyak yang tidak netral," tutur Zudan, dalam diskusi daring memperingati HUT ke-49 Korpri bertajuk Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak.

Zudan mengajak semua pihak bersama memikirkan sistem merit baru agar ASN tidak menjadi korban dari ritual politik lima tahunan tersebut.

"Saya sebut ritual politik lima tahunan karena setiap lima tahun pascapilkada terjadi tsunami birokrasi. Banyak ASN yang dicopot, banyak ASN yang nonjob," kata Zudan.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat kenaikan tren pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020. Hingga 13 November ada 625 rekomendasi (sanksi) atau meningkat 23% jika dibandingkan dengan pada Pilkada 2018. (Sru/P-2)