TNI Turunkan Baliho Rizieq, NasDem Kami Paham, Tapi Tidak Ideal

ANGGOTA Komisi I dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan bahwa DPR memahami langkah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang berinisiatif memerintahkan penurunan baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq. Namun, menurut Willy langkah tersebut tidak ideal dilakukan oleh aparat TNI.

"Aspek keamanan lingkungan itu domainnya aparat keamanan, bukan pertahanan. Urusan kriminal, itu urusan polisi. Soal baliho, itu urusan Satpol PP," ujar Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Menurut Willy, penegakan baliho yang dinilai menganggu ketertiban umum merupakan tugas atau tupoksi dari Satpol PP. Satpol PP dalam hal ini yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah baliho yang dimaksud melanggar tata tertib atau tidak.

"Namun jika TNI sampai turun tangan ya ini ada maladministrasi namanya," ungkapnya.

Willy melihat, Satpol PP seolah tidak berdaya menertibkan baliho FPI. Sehingga penertiban baliho FPI terpaksa ditangani oleh TNI dalam hal ini Pangdam Jaya.

"Satpol PP tidak berdaya untuk menertibkan itu sampai TNI jadi turun tangan. Dan itu disampaikan sendiri oleh Pangdam Jaya," tegasnya.

Langkah Pangdam Jaya dinilai Willy telah mengabaikan ketertiban administrasi publik. Hal ini bisa berdampak buruk kepada tatanan wewenang dari setiap lembaga keamanan ke depannya.

"Ini tentu tidak baik dan tidak ideal dalam kehidupan bersama, di ruang yg bernama kota. Kan kalau dalam filsafat politik itu, kota adalah ruang yg penuh keadaban," tegasnya. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain