Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat ribuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hal itu harus menjadi perhatian serius oleh pihak-pihak terkait.
"Data yang dihimpun Bawaslu hingga 16 November 2020 terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).
Abhan menyebut 1.038 pelanggaran terdiri dari 934 pelanggaran ditemukan Bawaslu dan 104 pelanggaran dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian Komisi ASN (KASN) telah menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
Baca juga: Bawaslu Temukan 38 Hoaks dan Ratusan Konten Negatif
"(Dari 1.038) KASN telah mengeluarkan rekomendasi 938 kasus, lima kasus telah diproses, dan 95 kasus dinyatakan bukan pelanggaran," jelasnya.
Pelanggaran netralitas ASN dilakukan dengan beragam bentuk. Seperti memengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu dan melarang pemasangan alat peraga kampanye paslon tertentu.
Lalu ada penggunaan fasilitas dan anggaran negara, memengaruhi perangkat desa untuk berpihak kepada paslon tertentu, dan menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial.
Selain itu, dia menambahkan, ada ASN yang terlibat dalam kampanye hingga terlibat sebagai tim kampanye. Bahkan tidak sedikit ASN yang melakukan intimidasi kepada bawahannya untuk mendukung paslon tertentu.
"Mari kita berkomitmen untuk bersama-sama mengawal netralitas ASN demi Pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (luber jurdil)," terang Abhan. (OL-1)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved