Pendidikan Korsa TNI Harus Diperbaiki

ANGGOTA Komisi I Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menyayangkan peristiwa pengeroyokan warga sipil bernama Jusni, 24, oleh 11 oknum anggota TNI di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Willy menilai, pengeroyokan yang berujung pada tewasnya Jusni telah mencoreng institusi TNI. “Sangat disayangkan. Ini mencemarkan reformasi TNI,” kata Willy di Jakarta, kemarin.

Willy menilai, ke-11 pelaku pengeroyokan dari kalangan TNI itu harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Willy juga menegaskan diperlukan sanksi tegas agar kejadian penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan mereka tidak kembali berulang.

“Para pelakunya wajib dihukum sesuai ketentuan undang- undang. Keputusan mahkamah militer dengan menjatuhkan hukuman penjara dan pemecatan ialah langkah yang tepat,” ujarnya.

Menurut Willy, ke depan perlu ada evaluasi pengajaran militer di tubuh TNI, khususnya kurikulum korsa. Willy menilai peristiwa pengeroyokan yang kerap terjadi itu memperlihatkan ada permasalahan pada pendidikan para prajurit.

“Peristiwa penganiayaan secara bersama-sama yang kembali berulang ini memperlihatkan adanya masalah dalam ‘kurikulum korsa’ yang menjadi bagian pengajaran di militer,” ungkapnya.

Willy meminta agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dapat memulai perubahan kurikulum dalam institusi TNI. Selain itu, Willy mengimbau agar dalam pembelajaran memasukkan pemahaman hukum dan HAM bagi para prajurit hingga di tingkat Tamtama.

“Panglima TNI dan KSAD saat ini yang mengenyam banyak pendidikan umum, saya kira bisa memulai perubahan kurikulum pendidikan di institusinya. Setidaknya dengan memasukkan pemahaman hukum dan HAM bagi para prajurit hingga di tingkat Tamtama,” ucap Willy.

Willy berharap agar kejadian serupa dengan kasus Jusni tidak kembali terulang di masa mendatang. Nantinya, dikatakan Willy, Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan Pimpinan TNI atas peristiwa tersebut.

Saat ini ke-11 prajurit TNI pelaku pengeroyokan sedang menjalani sidang pembacaan tuntutan oditur militer.

“Komisi I DPR akan meminta penjelasan panglima dan KSAD melalui mekanisme peng awasan DPR, berkenaan dengan kasus ini agar tidak berulang,” katanya. (Uta/P-5)