Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau calon kepala daerah (cakada) yang berkontestasi dalam Pilkada 2020. Saat ini, KPK bahkan tengah menyelidiki cakada yang terindikasi korupsi dan berpotensi naik ke penyidikan.
"Komisi terus dan sedang melakukan tindakan penyelidikan. Bahkan, mungkin ada yang segera dinaikkan pada tahap penyidikan," ungkap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam seminar virtual, Rabu (18/11).
Kegiatan pembekalan pencegahan korupsi itu diikuti sejumlah cakada dari berbagai wilayah. Seperti, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung dan Yogyakarta.
Nawawi menekankan bahwa KPK tidak akan menghentikan proses hukum di masa pilkada. KPK juga tidak mengambil kebijakan seperti lembaga penegak hukum lain, yang menangguhkan penanganan kasus korupsi.
Baca juga: Bawaslu Temukan Ratusan Konten Negatif Terkait Pilkada
"KPK tidak mengambil sikap untuk menangguhkan atau menunda proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap yang ikut pilkada," pungkas Nawawi.
Lembaga antirasuah dikatakannya terus melakukan penindakan terhadap pihak yang terindikasi korupsi. KPK pun berharap cakada yang bertarung dalam Pilkada 2020, menjauhi praktik korupsi.
"KPK dalam melakukan kegiatan pembekalan seperti ini tertuju pada upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," tutupnya.(OL-11)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved