Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KOMISI untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat terjadi puluhan aksi penganiayaan yang dilakukan anggota TNI sepanjang Oktober 2019 hingga September 2020. Beberapa di antarannya menimbulkan korban jiwa.
"Kami menemukan 76 peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan TNI," ujar staf Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalan diskusi virtual, Minggu (15/11).
Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kontras mencatat, pada 2018 hingga 2019, terdapat 58 kasus pelanggaran HAM yang melibatkan TNI.
Baca juga: Ganggu Persatuan akan Berhadapan dengan TNI
Andi menyebut salah satu pelanggaran HAM yang dilakukan TNI dari kesatuan Yonbenkang IV, Samper, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Kasus yang terjadi pada Februari 2020 menimbulkan korban jiwa satu warga sipil, Jusni, 24.
Kontras menyebut korban penganiayaan yang diduga dilakukan prajurit TNI , Jusni, mengalami luka parah di bagian wajah dan punggung. Luka tersebut diakibatkan beragam benda tumpul.
Kontras, kata Andi, telah mengumpulkan sejumlah keterangan saksi dan barang bukti rekaman kamera closed circuit television (CCTV) di sekitar lokasi kejadian, Jakarta Utara. Beberapa video memperlihatkan bagaimana Jusni dianiaya.
Alat penyiksaan yang digunakan seperti meja makan, tongkat, motor yang ditabrakkan kepada korban, tangan kosong, dan kaki. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Koja pada 9 Februari dan meninggal pada 13 Februari. (OL-1)
Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra mengaku mendengar Revisi UU TNI akan disahkan sebelum Lebara 2025.
Jika revisi undang-undang (RUU) TNI disahkan, peran militer dalam tata kelola negara dan urusan sipil akan semakin besar.
Pemangkasan anggaran sebaiknya tak dilakukan karena memberikan dampak buruk bagi penuntasan kasus HAM di Indonesia.
Hasil kajian juga menyebutkan bahwa kekerasan dalam bentuk verbal dan psikis/emosi adalah bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak dengan disabilitas.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melontarkan kecaman keras atas insiden kekerasan yang menimpa dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD, di RSUD Sekayu
Pasukan Garda Nasional mulai terlihat berpatroli di Washington DC, sehari setelah perintah Presiden AS Donald Trump.
Hasanuddin mengatakan lingkungan militer memang keras. Namun, sejak 1974 telah dikeluarkan instruksi yang melarang hukuman fisik berupa pemukulan atau penyiksaan.
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, akan berupaya menjaga kepercayaan warga di tengah pengerahan aparat federal
Pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan LLDIKTI dalam mengawal kasus kekerasan di kampus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved