Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIVIS 98 Aznil Tan mengkritik sikap politisi PDIP Adian Napitupulu terkait kritiknya terhadap Menteri BUMN Erick Thohir.
Hal itu disampaikan Aznil menanggapi tulisan Adian yang menyebut ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki obsesi maju di Pilpres 2024.
Adian yang juga aktivis 98 juga menuangkan keluh kesah dirinya kepada kinerja Menteri Erick.
Menurut Aznil, Adian memilikk rekam jejak panjang sebagai pengkritik segala kebijakan Erick selama menjabat Menteri BUMN. Namun, ia menilai kritikan Adian belakangan semakin tendensius.
"Ketika ada oknum dari organnya Adian, sebar poster dan spanduk #ErickOut itu boleh. Namun, disaat ada sekumpulan anak muda mendukung kinerja Pak Erick, itu dilarang Adian dan mengatakan itu utk 2024. Lho katanya Adian pro-demokrasi, tapi kelakuan kaya oligarki" jelas Aznil via pesan singkat, Jumat (23/10).
Aznil Tan menyatakan agar Adian Napitupulu tidak boleh memonopoli kebenaran. Sikap tersebut membuat Adian merasa yang paling benar dan lurus dalam bersikap.
Aktivis Barikade 98 juga menyesali jika Adian selalu menjual sejarah gerakan 98 demi tujuan pribadinya. Dia menuturkan bahwa gerakan 98 juga banyak digerakan tokoh-tokoh selain Adian Napitupulu.
"Kok lama-lama Adian seperti gerakan fundamentalis keagamaan, segala kebenaran dimonopoli atas dirinya. Semua yang di luar diri dan kelompoknya adalah salah. Yang dikerjakan orang lain ketika tidak mengakomodir dirinya adalah musuh dan salah. Kasihan Pak Jokowi jika terus digerogoti orang-orang seperti ini," pungkasnya.
Dalam tulisannya, Adian mengungkit kembali pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Banteng Hasto Kristiyanto yang menyebut soliditas kabinet saat ini berpotensi terganggu oleh imajinasi menteri yang berambisi untuk maju di 2024. Menurut Adian, sindiran itu ditujukan kepada Erick.
Indikasi itu, jelas Adian, didasarkan terbentuknya relawan pendukung Erick Thohir, adanya deklarasi Erick for Presiden 2024, pembagian sembako dan beras dalam bungkus yang berisi tulisan terkait pencapresan Erick di 2024 termasuk juga promosi Erick Thohir di sosial media. (OL-8)
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendukung penuh instruksi pihak Istana kepada Polri untuk menginvestigasi rangkaian teror yang menimpa sejumlah aktivis dan influencer.
Pihak dari pemerintah atau yang merasa diri bagian dan penguasa? Itulah yang harus diungkap oleh jajaran pemerintahan Prabowo Subianto. Mampukah mereka?
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
Dua aktivis di Kota Semarang, Adetya Pramandira (26) dan Fathul Munif (28) ditahan Polrestabes Semarang diduga berkaitan dengan unggahan di media sosial terkait aksi pada Agustus 2025 lalu.
Imbauan ditulis tangan disebarkan aktivis Pati yang menjenguknya dan ditujukan kepada warga Pati dan pendukungnya.
AFFA menggelar aksi damai di depan Plataran Hutan Kota, menyerukan agar perusahaan hotel mewah Plataran Group segera berkomitmen terhadap kebijakan telur bebas sangkar.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved