Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Hiendra merupakan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, pihaknya menangkap Hiendra di sebuah apartemen yang terletak di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan. Apartemen itu, kata Lili, dihuni teman dari Hiendra.
Penangkapan Hiendra, lanjut Lili, diawali dengan adanya informasi masyarakat sejak Rabu (28/10) sekitar pukul 15.30 WIB.
“Atas informasi tersebut, penyidik KPK berkoordinasi dengan pihak pengelola apartemen dan petugas sekuriti mengintai dan menunggu kesempatan agar bisa masuk ke unit salah satu apartemen yang dimaksud,” kata Lili di Gedung KPK, kemarin.
Hiendra ditangkap kemarin sekitar pukul 08.00 WIB, saat temannya keluar apartemen untuk mengambil barang di mobilnya. Pada kesempatan itu, penyidik langsung menyeruduk unit apartemen milik teman Hiendra.
“Dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan penggeledahan serta disaksikan pengelola apartemen, petugas sekuriti apartemen, dan polisi, penyidik langsung masuk dan menangkap HS,” jelas Lili.
KPK menetapkan Hiendra ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 11 Februari 2020. Lili menegaskan sejak penetapan itu, pihaknya bersama Polri aktif dalam melakukan pencarian terhadap Hiendra. Menurutnya, penggeledahan rumah Hiendra telah dilakukan, baik yang berada di sekitaran Jakarta maupun Jawa Timur.
Penyidik turut membawa teman Hiendra ke kantor KPK untuk dilakukan pendalaman. KPK juga menyita dua kendaraan yang diduga digunakan Hiendra dalam pelarian, alat komunikasi, dan barang pribadi lainnya.
Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, telah menjalani sidang perdana pada Kamis (22/10) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto menjelaskan Hiendra memberikan uang kepada Nurhadi melalui Rezky untuk mengurus penanganan perkara perdata antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Masalah antara kedua perusahaan itu terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer milik PT KBN di wilayah KBN Marunda, Jakarta Utara.
Suap lainnya dari Hiendra kepada kedua terdakwa dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan Azhar Umar di PN Jakarta Pusat terkait dengan akta nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT MIT. (Tri/P-5)
Dito Mahendra, hingga kini, belum diperiksa KPK usai rumahnya digeledah sampai menjadi terdakwa kasus kepemilikan senjata ilegal.
KPK menjadwalkan pemeriksaan advokat Lucas terkait pencucian uang yang menjerat sekretaris MA Nurhadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
KPK terus mendalami dugaan kasus pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Penyidik menduga dia menyamarkan penerimaan uang melalui menantunya.
Dua kali mangkir, Bareskrim Polri pada hari ini, Rabu (26/4) kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap Dito Mahendra sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata ilegal.
KPK menggeledah rumah Dito Mahendra pada 13 Maret 2023. Upaya paksa itu dilakukan untuk mencari bukti kasus dugaan pencucian uang yang menjerat Nurhadi.
Pengawas misterius tersebut akan ditugaskan secara acak untuk mengawasi pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara tugaskan hingga pengadilan militer.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Adapun jumlah peserta yang akan dikukuhkan sebagai hakim sebanyak 1.451 orang.
Mahkamah Agung AS mendukung langkah Donald Trump menghentikan program parole kemanusiaan yang dibuat era Joe Biden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved