Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Hiendra merupakan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, pihaknya menangkap Hiendra di sebuah apartemen yang terletak di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan. Apartemen itu, kata Lili, dihuni teman dari Hiendra.
Penangkapan Hiendra, lanjut Lili, diawali dengan adanya informasi masyarakat sejak Rabu (28/10) sekitar pukul 15.30 WIB.
“Atas informasi tersebut, penyidik KPK berkoordinasi dengan pihak pengelola apartemen dan petugas sekuriti mengintai dan menunggu kesempatan agar bisa masuk ke unit salah satu apartemen yang dimaksud,” kata Lili di Gedung KPK, kemarin.
Hiendra ditangkap kemarin sekitar pukul 08.00 WIB, saat temannya keluar apartemen untuk mengambil barang di mobilnya. Pada kesempatan itu, penyidik langsung menyeruduk unit apartemen milik teman Hiendra.
“Dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan penggeledahan serta disaksikan pengelola apartemen, petugas sekuriti apartemen, dan polisi, penyidik langsung masuk dan menangkap HS,” jelas Lili.
KPK menetapkan Hiendra ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 11 Februari 2020. Lili menegaskan sejak penetapan itu, pihaknya bersama Polri aktif dalam melakukan pencarian terhadap Hiendra. Menurutnya, penggeledahan rumah Hiendra telah dilakukan, baik yang berada di sekitaran Jakarta maupun Jawa Timur.
Penyidik turut membawa teman Hiendra ke kantor KPK untuk dilakukan pendalaman. KPK juga menyita dua kendaraan yang diduga digunakan Hiendra dalam pelarian, alat komunikasi, dan barang pribadi lainnya.
Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, telah menjalani sidang perdana pada Kamis (22/10) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto menjelaskan Hiendra memberikan uang kepada Nurhadi melalui Rezky untuk mengurus penanganan perkara perdata antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Masalah antara kedua perusahaan itu terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer milik PT KBN di wilayah KBN Marunda, Jakarta Utara.
Suap lainnya dari Hiendra kepada kedua terdakwa dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan Azhar Umar di PN Jakarta Pusat terkait dengan akta nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT MIT. (Tri/P-5)
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
KPK membantah tudingan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
Dito Mahendra, hingga kini, belum diperiksa KPK usai rumahnya digeledah sampai menjadi terdakwa kasus kepemilikan senjata ilegal.
KPK menjadwalkan pemeriksaan advokat Lucas terkait pencucian uang yang menjerat sekretaris MA Nurhadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
Mahkamah Agung longgarkan syarat tahanan rmah presiden Brasil Jair Bolsonaro, mengizinkan anggota keluarga mengunjunginya.
Mahkamah Agung (MA) menyatakan akan segera memanggil tiga hakim yang menangani perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong
Dalam keterangannya Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau tidaknya melakukan klarifikasi
Mahkamah Agung (MA) memastikan akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan hakim dalam perkarA Tom Lembong.
MA memastikan hakim yang menangani perkara korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong telah memenuhi syarat sebagai hakim tindak pidana korupsi (tipikor).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved