Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Hiendra merupakan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, pihaknya menangkap Hiendra di sebuah apartemen yang terletak di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan. Apartemen itu, kata Lili, dihuni teman dari Hiendra.
Penangkapan Hiendra, lanjut Lili, diawali dengan adanya informasi masyarakat sejak Rabu (28/10) sekitar pukul 15.30 WIB.
“Atas informasi tersebut, penyidik KPK berkoordinasi dengan pihak pengelola apartemen dan petugas sekuriti mengintai dan menunggu kesempatan agar bisa masuk ke unit salah satu apartemen yang dimaksud,” kata Lili di Gedung KPK, kemarin.
Hiendra ditangkap kemarin sekitar pukul 08.00 WIB, saat temannya keluar apartemen untuk mengambil barang di mobilnya. Pada kesempatan itu, penyidik langsung menyeruduk unit apartemen milik teman Hiendra.
“Dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan penggeledahan serta disaksikan pengelola apartemen, petugas sekuriti apartemen, dan polisi, penyidik langsung masuk dan menangkap HS,” jelas Lili.
KPK menetapkan Hiendra ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 11 Februari 2020. Lili menegaskan sejak penetapan itu, pihaknya bersama Polri aktif dalam melakukan pencarian terhadap Hiendra. Menurutnya, penggeledahan rumah Hiendra telah dilakukan, baik yang berada di sekitaran Jakarta maupun Jawa Timur.
Penyidik turut membawa teman Hiendra ke kantor KPK untuk dilakukan pendalaman. KPK juga menyita dua kendaraan yang diduga digunakan Hiendra dalam pelarian, alat komunikasi, dan barang pribadi lainnya.
Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, telah menjalani sidang perdana pada Kamis (22/10) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto menjelaskan Hiendra memberikan uang kepada Nurhadi melalui Rezky untuk mengurus penanganan perkara perdata antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Masalah antara kedua perusahaan itu terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer milik PT KBN di wilayah KBN Marunda, Jakarta Utara.
Suap lainnya dari Hiendra kepada kedua terdakwa dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan Azhar Umar di PN Jakarta Pusat terkait dengan akta nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT MIT. (Tri/P-5)
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi menjalani sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Budi menjelaskan, lahan sawit Nurhadi lebih dulu disita oleh penyidik. Namun, masih dibiarkan beroperasi untuk mencegah pasokan menipis dan sejumlah pihak kehilangan pekerjaan.
Dalam enam bulan, lahan sawit itu mendapatkan keuntungan Rp3 miliar. Kini, hasil keuntungannya disita untuk menjadi barang bukti perkara.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved