Kamis 22 Oktober 2020, 05:06 WIB

Hukuman Miftaful Diperberat

Hukuman Miftaful Diperberat

Dok.MI/Rommy Pujianto
Mantan asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.

 

PENGADILAN Tinggi (PT) Jakarta memutuskan untuk memperberat hukuman mantan asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Hukuman Ulum diperberat dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara.

‘Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miftahul Ulum dengan pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda Rp200 juta subsider
tiga bulan kurungan’, bunyi amar putusan majelis hakim tinggi seperti dikutip Medcom.id dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), kemarin.

Banding Ulum masuk ke PT Jakarta pada 24 Agustus 2020. Putusan banding dikeluarkan dengan surat nomor 28/PID.TPK/2020/PTDKI tertanggal 25 September 2020 dan dibacakan Ketua Majelis Hakim Achmad Yusak.

Ulum divonis 6 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama. Hukuman itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Ulum dihukum 9 tahun bui serta denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ulum dinilai terbukti menerima Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy. Suap itu diperuntukkan mempercepat persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora.

Pengajuan dana itu termuat dalam proposal dukungan KONI dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi pada 2018. Kasus itu juga terkait dengan proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multiajang Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Sebelumnya, banding terpidana suap dan gratifikasi pengurusan proposal hibah KONI kepada Kemenpora, Imam Nahrawi, ditolak. Mantan menpora itu tetap harus menjalani hukuman 7 tahun penjara.

‘Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2020 Nomor 9/ Pid.Sus/TPK/2020.PN Jkt.Pst’, bunyi amar putusan majelis hakim tinggi seperti dikutip Medcom.id dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kamis (8/10).

Majelis hakim banding terdiri atas Achmad Yusak sebagai ketua dan anggota Brlafat Akbar serta Reny Halida Ilham Malik. (P-5)

Baca Juga

Antara

Penangkapan Edhy Prabowo Bukti Revisi UU Tak Bikin KPK Melempem

👤Rudy P 🕔Minggu 29 November 2020, 15:08 WIB
"Tidak ada pelemahan tupoksi wewenang KPK melalui UU KPK Baru...
Ilustrasi

PP Muhammadiyah: Teror di Sulteng Akibat Ketegangan Sosial

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 29 November 2020, 14:05 WIB
PP Muhammadiyah mendesak pemerintah melalui aparat keamanan segera bertindak dan menindak tegas pelaku teror di Kabupaten Sigi, Sulawesi...
Ilustrasi

Pekerjaan Pimpinan Sebelumnya Recoki Tugas KPK Saat Ini

👤Kautsar Bobi 🕔Minggu 29 November 2020, 13:48 WIB
"Di sela-sela (kerja KPK) saat ini masih direcoki pekerjaan-pekerjaan yang kemarin tidak didapati oleh kepemimpinan sebelumnya,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya